Palsukan Dokumen Pengurus Partai Bisa Dipolisikan

Kupang, citra news.com- KETUA Dewan Penasihat Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Antonius Kaunang mengingatkan jajaran pengurus dan atau anggota Partai Berkarya yang secara sadar memanipulasi data dengan memalsukan tanda tangan dalam dokumen administrasi kepartaian dapat dikenakan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai.

Kepada citra news.com Kaunang menyatakan penyesalannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi NTT, Jan Christofel Benyamin yang melayangkan postingan di WAG Partai Berkarya NTT terkait bakal calon legislative (Bacaleg) untuk tingkat pusat dan provinsi. Postingan sang ketua itu intinya bahwa untuk Bacaleg  daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 dan Dapil NTT 2 tidak bisa dilakukan lantaran sudah penuh quotanya.

“Iya informasi yang demikian itu sah-sah saja. Dan itu Ketua DPW PB NTT mau menunjukan kepada DPP kalau dia sudah mengambil inisiatif melakukan hal-hal yang menjadi tugas seorang ketua partai. Hanya saja isi informasinya itu seharusnya ditelaah lebih jauh tentang peraturan organisasi (PO) yang sudah diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Karena di dalam PO disebutkan ‘sebanyak-banyaknya’. Itu artinya tanpa batas. Wong namanya bakal calon. Tapi yang di-WA-kan sang ketua bahwa untuk Dapil NTT 1 dan NTT 2 sudah penuh. Ini lihat isi WA-nya,” jelas Kaunang sembari memperlihatkan isi WA yang tersimpan di telepon selulernya

Dari isi WA yang dipandang sebagai pengumuman itu, lanjut Kaunang, mengundang tanggapan beragam dari para pengurus DPW PB NTT.  Ada yang menyatakan pengumuman sang ketua diluar sepengetahuan pengurus, karena sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk rapat bersama pengurus.  Bahkan ada yang menanggapi kalau sang ketua berupaya mengkerdilkan Partai Berkarya di NTT. Sementara pihak DPP yang empunya partai selalu dan senantiasa mengkampanyekan kepada khalayak agar bersimpatilah kepada partai yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya ini.

Sebagai pengurus partai kami punya kewajiban moril untuk meluruskan apa yang diumumkan Ketua DPW PB NTT via WAG ini. Dalam artian menyatakan kepada public bahwa Partai Berkarya dengan senang hati menerima sebanyak-banyaknya para simpatisan bergabung di Partai Berkarya. Yang pasti orang mau bergabung di partai tentunya punya tujuan yang variatif pula. Ada yang punya keinginan berpolitik praktis dengan pilihan politiknya menjadi anggota DPR, entah DPR RI atau DPRD provinsi pun DPRD kabupaten/kota.  Akan tetapi keinginan ini tidak bisa diwujudkan karena ada batasannya. Padahal di PO jelas-jelas menyatakan  tidak ada batas jumlahnya. Lantaran dirasa para pengurus merugikan partai makanya sebagian besar pengurus DPW PB NTT meluruskan informasi sesat sang Ketua DPW PB NTT itu dengan mengundang media massa menggelar konferensi pers.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Hukum dan HAM DPW PB NTT, Paulus Naro, SH mengatakan, anggota dan pengurus partai wajib hukumnya untuk menjaga marwah Partai Berkarya ini.   Sebuah partai akan berkembang pesat jika para pengurusnya solid di dalamnya. Salah satu indicator soliditasnya sebuah partai diantaranya melaksanakan rapat inyernal pengurus sebelum mengambil kebijakan.

Harus diingat, demikian Paul, sebuah organisasi besar seperti partai yang menjadi ujung tombak dalam urusan keadministrasian adalah sekretaris. Karena itu patut ditelusuri apakah secara adminsitrasi pendaftaran Bacaleg itu ditandatangi pak Zulkifli selaku Sekretaris sah yang pengangkatannya melalui SK DPP. Jikalau ditemukan pemalsuan tanda tangan pak Zulkifli maka pihak yang dirugikan atau pengurus partai dapat melaporkan Ketua DPW PB NTT  ke polisi. Tidak terlepas dari dugaan pemalsuan tanda tangan, tambah Paul, akan lebih cilaka lagi kalau di dalam urusan daftar mendaftar Bacaleg diminta uang mahar. Kalau ada Bacaleg yang diminta uang mahar maka jelas-jelas melanggar PO. Dengan kata lain adanya perbuatan/tindakan melanggar aturan hukum kepartaian. ‘’Iya jangan tanggung-tanggung pihak Bacaleg polisikan saja para pihak yang terbukti melakukan pungutan liar (Pungli) itu,” tandasnya. +++cnc1

Editor : marthen radja

Keterangan Foto: Tomy Soeharto (foto/net)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *