Kupang, citra news.com- KETUA Dewan Penasihat Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Antonius Kaunang mengingatkan jajaran pengurus dan atau anggota Partai Berkarya yang secara sadar memanipulasi data dengan memalsukan tanda tangan dalam dokumen administrasi kepartaian dapat dikenakan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai.
Kepada citra news.com Kaunang menyatakan penyesalannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi NTT, Jan Christofel Benyamin yang melayangkan postingan di WAG Partai Berkarya NTT terkait bakal calon legislative (Bacaleg) untuk tingkat pusat dan provinsi. Postingan sang ketua itu intinya bahwa untuk Bacaleg daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 dan Dapil NTT 2 tidak bisa dilakukan lantaran sudah penuh quotanya.
“Iya informasi yang demikian itu sah-sah saja. Dan itu Ketua DPW PB NTT mau menunjukan kepada DPP kalau dia sudah mengambil inisiatif melakukan hal-hal yang menjadi tugas seorang ketua partai. Hanya saja isi informasinya itu seharusnya ditelaah lebih jauh tentang peraturan organisasi (PO) yang sudah diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Karena di dalam PO disebutkan ‘sebanyak-banyaknya’. Itu artinya tanpa batas. Wong namanya bakal calon. Tapi yang di-WA-kan sang ketua bahwa untuk Dapil NTT 1 dan NTT 2 sudah penuh. Ini lihat isi WA-nya,” jelas Kaunang sembari memperlihatkan isi WA yang tersimpan di telepon selulernya
Dari isi WA yang dipandang sebagai pengumuman itu, lanjut Kaunang, mengundang tanggapan beragam dari para pengurus DPW PB NTT. Ada yang menyatakan pengumuman sang ketua diluar sepengetahuan pengurus, karena sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk rapat bersama pengurus. Bahkan ada yang menanggapi kalau sang ketua berupaya mengkerdilkan Partai Berkarya di NTT. Sementara pihak DPP yang empunya partai selalu dan senantiasa mengkampanyekan kepada khalayak agar bersimpatilah kepada partai yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya ini.
