Masyarakat Pesisir Membutuhkan Pendampingan Intensif

Program pembangunan di Kabupaten Sikka sesuai RPJMD menempatkan pertanian dengan sub sector kelautan dan perikanan sebagai sector unggulan. Namun dalam aplikasinya disana sini masih menemui kendala, selain dana juga sumber daya manusia yang masih berkutat pada cara-cara tradisional. Karena itu dibutuhkan pendampingan intensif  dari semua stakeholder terkait.

 

Penulis : armando/CNC

Edior : marthin radja

 

Maumere, citra-news.com – LUAS PERAIRAN laut di wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah bentangan mencapai 5.821,3 kilometer persegi jika dibandingkan dengan luas daratan yang hanya mencapai 1.731,91 kilometer persegi.

“Dengan luasan laut nan potensial inilah menjadi daya dorong pemerintah menempatkan sub sector kelautan dan perikanan sebagai sector unggulan di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”kata Paulus Leris Bangkur, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

Keunggulan lainnya, lanjut Bangkur, berkaitan dengan kapasitas nelayan berupa sumber daya nelayan itu sendiri, sarana prasarana baik disediakan dari investasi maupun bantuan dari dinas  perikanan, nelayan Kabupaten Sikka urutan pertama untuk seluruh nelayan se-Provinsi NTT.

Berikut, dari nelayan Kabupaten Sikka-lah yang mensupport konsumsi ikan dan mensuplay ikan ke seluruh masyarakat Flores . Dan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Sikka sebesar 8-9 persen. Dan keunggulan keempat, bahwa dari 21 kecamatan dan 147 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Sikka, 16 kecamatan disebut ‘kecamatan pesisir’. Dari jumlah kecamatan tersebut ada 66 desa/kelurahan adalah ‘desa/keluahan pesisir’.

Bangkur kepada citra-news.com Kamis, 17 Mei 2018 di sela-sela pertemuannya dengan para kepala desa/lurah pesisir bersama  NGO /LSM Wahana Tani Mandiri (WTM) dan Oxfam, mengatakan dengan keunggulan-keunggulan yang ada tentunya terjadi peningkatan nilai pemasaran produk perikanan di Kabupaten Sikka dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Faktanya, data dinas kesehatan menunjukkan pada tahun 2017 masuk Standar Nasional. Konsumsi Ikan. Dengan angka diatas rata-rata nasional sebesar 43 kilogram perkapita pertahun. Semenatara untuk Kabupaten Sikka sebesar 49 kilogram perkapita pertahun.

“Ini berarti secara tidak langsung memberikan dampak bagi sector lain. Seperti sector kesehatan, kuliner, pnyapan tenaga kerja, seta berumbuhsuburnya pedagang ikan. Termasuk papalele ikan di Kabupaten Sikka,”jelas Bangkur.

Sementara Direktur WTM, Karolus Wilfrids Keupung mengakui, upaya pemerintah dalam mengintervensi program namun hasilnya belum sesuai harapan. Untuk itu WTM mencoba memberikan solusi dan siap bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat pesisir.

“WTM selama ini bekerjasama dengan  KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan) dan Oxfam dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan kebijakan lokal untuk pemberdayaan dan pemberdayaan Masyarakat  Pesisir dalam kerangka meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengembangkan usaha,”jelas Keupung.

Uniknya dalam pertemuan yang lebih bersifat diskusi terbuka ini, tambah dia, lebih didominasi kelompok perempuan. Karena tujuan dari diskusi ini adalah kebersamaan dan pentingnya keberpihakan terhadap nelayan serta peningkatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. +++ amor/cnc

 

Gambar : Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya berkunjung ke Pasar Ikan di Lembata ketika kampanye Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Juni 2014. (doc.marthen radja/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *