Perhutanan Sosial ‘Jurus Jitu’ Menepis Klaim Masyarakat

Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan kawasan, pemerintah seringkali berbenturan kepentingan dengan masyarakat. Terutama status lahan kawasan perhutanan yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat.

Kupang, citra-news.cpm – KEPALA Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andereas Jehalu mengatakan, program Perhutanan Sosial adalah jurus ampuh pemerintah menepis klaim masyarakat terkait tanah ulayat.

“Penebangan kayu illegal di kawasan hutan lindung (hutan milik negara) dan juga permasalahan ocupasi lahan oleh masyarakat menjadi problema tersendiri bagi pemerintah.  Namun tidak mematikan inovasi pemerintah mencari upaya-upaya solutif. Diantaranya dengan mengkampanyekan program Perhutanan Sosial dalam kaitannya dengan hutan kemasyarakatan,”kata Ande di ruang kerjanya, Senin 13 Agustus 2018 .

Menurut dia, dalam pengelolaan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi semua sector saling mendukung (sinergis) sesuai dengan fungsinya. Dalam kegiatan konservasi hutan perlu ada kesadaran bersama, tandasnya.

Khususnya program Perhutanan Sosial ada ungkapan yang menyatakan, pohon dan daun milik  negara. Buahnya milik masyarakat. “Adagium ini hanya mau mengatakan bahwa pengembangan hutan kawasan yang ada adalah milik bersama antara pemerintah dan masyarakat. Artinya masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam konservasi dan pelestarian hutan kawasan yang ada,”jelas Ande.

Dikatakan, dalam giat program Perhutanan Sosial harus dilakukan dalam bentuk kelompok. Dan Kelompok Petani Hutan (KPH) itu tidak harus dalam satu klan atau suku yang sama. Tugas ketua kelompok adalah memberikan arahan dan penyuluhan untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Pemanfaatannya juga diatur secara kelompok. Karena kepemilikan perhutanan sosial ini secara kolektif maka status ketua kelompok itu tidak boleh diwariskan.

Untuk pemanfaatan dan pelestarian hutan dalam Program Perhutanan Sosial ini juga, lanjut Andre, 70 persen tanaman yang menghasilkan kayu-kayuan dan 30 persennya tanaman yang menghasilkan buah.

“Jika saatnya dilakukan peremajaan jangan hanya satu jenis tanaman. Tujuannya untuk memperkaya jenis pepohonan dalam kawasan hutan. Dalam kegiatan peremajaan dilakukan secara bertahap sehingga tidak kelihatan gundul. Aktifitas peremajaan dan pelestarian hutan oleh KPH ini dibantu oleh petugas penyuluh kehutanan,” kata Ande. +++ cnc1

Gambar : Andereas Jehalu di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Jalan Frans Seda Kota Kupang. Doc. marthen radja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *