DPRD NTT Mengedepankan Budaya Kerja Bermutu

Tahun 2018 DPRD Provinsi NTT menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bermutu. Diantaranya 72 Keputusan dan 9 Perda. Walau begitu tapi dirasa kurang implementasinya oleh rakyat NTT. Karena hasilnya baru sebatas diatas kerja saja.

Kupang, citra-news.com – KETUA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ANWAR Puageno mengakui, terkait kerja-kerja DPR selaku wakil rakyat masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan.

“Terkait kerja-kerja DPR kami sadar betul kalau masih ada cacat dan celah yang secara internal perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. Adalah wajar kalau rakyat menilai bahwa kami masih ada banyak kekurangan. Karena memang kami yang duduk di kursi legislative adalah hasil pilihan rakyat. Sehingga wajib hukumnya bagi kami untuk senantiasa memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat NTT,”ungkap Anwar dalam temu pers dengan sejumlah wartawan di Gedung DPRD Provinsi NTT di bilangan Jl El Tari Kupang, Jumat 21 Desember 2018.

DidampingI Aleks Take Ofong/Nasdem dan Yunus Takandewa/PDIP (Wakil Ketua), Anwar menjelaskan pada tahun anggaran 2018 DPRD Provinsi NTT mampu menghasilkan 72 keputusan. Terdiri dari 8 Keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTT, 31 Keputusan Pimpinan DPRD NTT, dan 31 Keptusan DPRD NTT.

Selain itu DPRD Provinsi NTT juga telah menetapkan 9 buah Peraturan Daerah (Perda). Masing-masing 5 Perda Usul Prakarsa DPRD yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tantang 20 Maret 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere Nagekeo dan Teluk Gurita (Sidang I);  Perda Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota (Sidang I); Perda Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur (Sidang I); Perda Nomor….(belum ada penomoran) Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sidang III); dan Perda Nomor….(belum ada penomoran) Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Sidang III).

Sementara 4 Perda lainnya hasil Usul Pemerintah, sebut Anwar, meliputi Perda Nomor 7 tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Sidang II); Perda Nomor 8 tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kwerja Asing (Sidang II); Perda Nomor ….….(belum ada penomoran) tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Sidang III); Dan Perda Nomor….….(belum ada penomoran) Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sidang III).

“Kita ketahui bersama bahwa Perda tentang susunan perangkat daerah ini mendapat sorotan dari banyak fraksi. Akan tetapi karena ini adalah kebijakan eksekutif yang tentu saja punya pertimbangan ‘miskin struktur kaya fungsi’ sehingga kita di dewan mengamini itu. Akan tetapi rencana pemerintah untuk menggabungkan Badan Diklat dengan Badan Kepegawaian terpaksa jkami tolak setelah melalui konsultasi dengan pihak Kementerian Negeri. Dan OPD khususnya Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Provinsi NTT tetap berdiri sendiri,”jelas Anwar.

Menjawab wartawa terkait banyak Keputusan yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT namun pada tataran implementasinya tidak ada, Anwar yang adalah Calon DPR RI dari Dapil NTT 1 itu mengatakan, pihaknya menyadari akan kekurangan itu.

Memang ada 72 keputusan yang kami hasilkan namun implementasinya belum terlalu nyata bahkan tidak ada. Dia menegaskan, ini menjadi bahan evaluasi internal kami sehingga bisa terlaksana sesuai harapan. Jika anggota DPRD NTT yang sekarang tidak mampu menjalankan mungkin anggota DPRD NTT di periode 2019-2024 bisa melaksanakan keputusan yang ada.

“Iya tentunya melaksanakan kerja-kerja yang bermutu. sebagai wakil rakyat itu yang harus dikedepankan. Kalau pak Aleks Ofong dan Yunus Takandewa terpilih kembali hal ini yang menjadi PR buat mereka. Kalau sayakan jika Tuhan berkenan bisa duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI maka bisa ikut memantau dinamika pembangunan yang bermutu dari kerja anggota DPR yang juga bermutu terjadi di Provinsi NTT,”tandasnya. +++ cnc1

Gambar : Ketua DPRD NTT Anwar Puageno (tengah) didampingi Yunus Takandewa dan Aleks Ofong (kiri dan kanan) dalam temu pers di ruang Rapat Pimpinan Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, 2 Desember 2018

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *