Kabid DIKMEN Pius Rasi ANCAM PECAT Asa Lahtang

Pius Rasi : “Saya pecat dia! Kapan saya suruh dia habiskan itu dana BOS. Saya bilang dia, kau jangan bawa-bawa nama saya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Baru jadi Plt. kepala sekolah saja sudah begitu…”.

Kupang, citra-news.com – KEPALA BIDANG Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabid Dikmen Dinas dan K Prov. NTT), PIUS RASI menyatakan ia kesal dan marah dengan pernyataan yang disampaikan ASA M. Lahtang. Bahkan Pius Rasi mengancam pecat Asa Lahtang dari jabatan Pelaksnana Teknis Kepala Sekolah (Plt. Kasek) SMKN 5 Kupang.

“Saya pecat dia nanti. Saya bilang dia, kau punya pernyataan di media massa itu kapan saya suruh habiskan itu dana BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) atau apa terserah. Tapi bukan saya yang suruh,”tegas Pius saat ditemui awak citra-news.com dan mediapurnapolri.net di Kantor Dinas P dan K Prov. NTT di bilangan Jl. Soeharto Naikoten 1 Kupang Timor  NTT, Selasa 19 Maret 2019.

Sembari mengutak-atik HP miliknya diduga melihat kembali isi komunikasinya dengan Asa Lahtang, Pius bersuara lantang membantah semua pernyataan Asa M. Lahtang. “Koq, dibilang saya perintah dia untuk habiskan itu dana BOS. Saya tidak mengeluarkan itu kalimat. SMS juga tidak pernah begitu. Suruh dia tunjukkan itu isi SMS,”pinta Pius.

Diketahui Asa M. Lahtang saat ditemui dua awak media Portal Berita ini mengatakan Dinas melalui Kabid Pius Rasi meminta agar dana BOS tahun anggaran 2018 dihabiskan sebelum tahun anggaran baru. Sehingga dana BOS pada Desember 2018 tidak ada lagi dana Silpa.

Saat Asa ditemui di ruang kerjanya, Sabtu 23 Pebruari 2018, mengatakan terkait kesiapan dana untuk Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), memang benar saat itu dari dinas pendidikan provinsi melaui kepala bidang SMA/SMK menghimbau, agar saldo dana BOS sekitar Rp 100 juta itu dihabiskan saja. Karena ada item di Juknis (petunjuk teknis) dana BOS untuk belanja peralatan dan sarana prasarana (Sarpras). Bila dana BOS tidak cukup maka ditambah dengan dana komite. Karena itu sekolah bisa melaksanakan UKK meskipun mendahului jadwal yang ditetapkan.

Hal tersebut di pertegas lagi saat Asa ditemui di ruang kerjanya, Senin 25 Pebruari 2019. Dikatakan, untuk UKK tahun 2019 kita rubah polanya yaitu dimajukan sebelum tanggal yang dijadwalkan. Tujuannya, supaya semua siswa bisa mengikuti UKK.

“…Soal biaya kita bisa cari jalan. Kalau belum cair dana kita bisa ambil dari dana BOS atau dana komite. Yang terpenting siswa ikut UKK sesuai dengan data jumlah yang kita sampaikan ke pihak dinas. Ditambah lagi dengan himbauan pak Kabid. Kemudian baru-baru ini kami ada kegiatan di Surabaya, ada himbauan dari Dirjen terkait dengan UKK,” beber Asa.

Menjawab ada informasi dari beberapa guru SMKN 5 Kupang bahwa terlaksananya UKK biayanya dipinjam dari beberapa guru, Asa menegaskan, Informasi ini tidak benar. “Ini informasi sesat bahwa biaya pelaksanaan UKK dipinjam dari guru-guru di sekolah ini. Nanti dana BOS 2019 cair baru dikembalikan. Tidak benar informasi seperti itu,”ketusnya.

Dengan postingan berita citra-news.com, tertanggal Kamis 28 Pebruari 2019 itu dipandang Pius Rasi mengusik kenyaman jabatannya selaku Kabid Dikmen Dinas P dan K Provinsi NTT.

“Penggunaan dana BOS sesuai dengan Juknis koq saya perintah dia untuk menghabiskan itu dana BOS? Itu pekerjaan gila namanya. Saya tidak pernah begitu. SMS juga tidak pernah. Suruh dia tunjukkan itu SMS saya pada Desember 2018 itu. Supaya saya balas SMS ke dia. Saya tidak pernah lakukan itu,”bantah Pius.

Dia mengakui pada Desember 2018 itu (saya lupa tanggalnya), saya menghimbau kepada semua sekolah. Kepada SMKN 5 Kupang saya minta mereka segera pertanggungjawabkan dana BOS. Dalam artian apa. kalau seandainya terjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)…iya dana Silpa. Tapi di triwulan empat tahun 2019 itu pertanggungjawabannya berbeda. Terserah kepala sekolah punya kegiatannya apa. Tapi yang berurusan dengan sekolah.  Tapi bukan saya bilang kau habiskan uang 100 juta ….habiskan ini…itu kan kurang kerja saya.

“Itu saya langgar aturan pak! Tidak pernah saya buat begitu. Saya bilang dia kau harus buat klaririfikasi seperti apa yang kaui sampaikan,”kata Pius.

Awak media menohoknya bahwa sebelum mendatanginya (Pius Rasi) di hari yang sama dua awak media ini ditelpon Asa Lahtang meminta untuk mengklarifikasi portal berita citra-news.com dibawah judul, ”Benar Kabid Dikmen Minta Habiskan Uang 100 Juta”. Saat itu turut hadir Bendahara Dana BOS SMKN 5 Kupang, Semar Radja Kota. Dia juga mengakui saat Desember 2018 itu Kabid Pius Rasi minta supaya dana BOS triwulan IV segera dicairkan.

“Iya mencairkan anggaran uang 100 juta itu supaya percepat pertanggungjawaban itu keuangan. Pertanggubgjawaban seperti apa kan sesuai dengan mereka punya kegiatan di sekolah pak. Bukan saya perintahkan untuk menghabiskan uang BOS untuk kegiatan UKK segala macam tokh? Koq saya tidak tidak ngomong begitu. Saya bilang dia kau mengerti itu UKK tokh?  Sampai sekarang orang belum melaksanakan UKK. Kalau mereka sudah lakukan UKK itu salah aturan pak,”bebernya.

Sembari mengakui pihak SMKN 5 Kupang sudah melaksanakan UKK sejak awal Pebruai 2019. Padawal jadwal sesungguhnya, tegas Pius, mestinya UKK dilaksanakan setelah UNBK. Makanya saya (Pius Rasi) kaget. Dan saya bilang dia (Asa M. Lahtang), kau baca Pos UN (Petunjuk Operasional Ujian Nasional) ko sonde (atau tidak). Sehingga saya dia bilang perintah supaya habiskan dana BOS untuk kegiatan UKK atau membangun ini dan itu. Masaq saya yang mengeluarkan itu lalu saya perintahkan agar habiskan itu dana BOS kan tidak masuk di akal.

Kaget Sekdis Alo Min Kirim Berita

Pius Rasi juga mengaku kaget setelah berita tersebut diposting (dikirim) oleh Drs. Aloysius Min Sekretaris Dinas (Sekdis) P dan K Provinsi NTT.

“Apa yang dikatakan Asa Lahtang itu tidak benar. Pernyataannya itu salah. Karena ini beritamu, tolong dalam berita klarifikasi ini sampaikan bahwa saya  tidak pernah mengatakan seperti itu. Sampaikan ke dia dan kepada media masa bahwa pernyataan dia itu salah. Karena iya tidak mungkin saya membuat pernyataan seperti itu. Saya juga kaget pak, membaca berita yang dikirim pak Sek (maksudnya sekretaris dinas). Pak Sek bilang saya  segera klarifikasi ini berita. Saya bilang saya panggil dulu supaya dia klarifikasi apa yang dia sampaikan di media massa. Jangan sampai public melihat saya ini yang seakan-akan….,”tutur Pius.

Awak media menjelaskan, dari hasil konfirmasi yang disampaikan Asa M Lahtang pada Sabtu, 23 Pebruari 2019, bahwa pelaksanaan UKK sengaja dimajukan mengingat nanti setelah UNBK banyak siswa yang tidak mau datang lagi ikut UKK. Asa mengaku, dibuatlah pertemuan dengan para guru. Dalam pertemuan itu Asa Lahtang meminta supaya kegiatan UKK dimajukan. Soal kesiapan dana ada dana BOS 100 juta yang disiapkan untuk merehab gedung ruang kelas baru (RKB) dua lantai, dipakai dulu. Bila kurang dana maka dipinjam dari guru-guru. Setelah dana BOS 2019 cair baru dikembalikan.

“…Ada himbauan dari Dirjen terkait dengan UKK. Ditambah lagi dengan himbauan pak Kabid Dikmen bahwa ada saldo dana BOS yang kami bawa dan tunjukkan ke pihak dinas melalui Kabid SMA/SMK (sekarang Kabid Dikmen). Karena dalam perencanaan kalau bisa disisihkan 100 juta. Agar supaya jangan disedot lagi dari komite. Tapi pengeluaran untuk UKK yang riil hanya Rp 84 juta. Bukan 100 juta. Ini belum termasuk biaya lain-lain termasuk pengawas”.

Untuk diketahui, dana Silpa BOS Rp 105 juta yang dikatakan ‘disisihkan’ itu, dua awak media menemui ASA didampingi SEMAR Radja Kota, Bendahara Dana BOS pada Selasa 19 Maret 2019. Kedua petinggi di SMKN 5 Kupang itu mengakui sejumlah dana tersebut digunakan untuk merehab secara swadaya RKB dua lantai dengan system suntik. Juga membangun dua unit selasar dan satu unit laboratorium peralatan.

Menurut Asa, membangun semua ini untuk persiapan UNBK. Namun dalam pelaksanaan kekurangan dana maka kita pinjam lagi dana Komite yang kami pungut dari kelas X saat PPDB (penerimaan peserta didik baru) dengan total siswa 480 orang. Masing-masing siswa sebesar Rp 250.000 dan baru terkumpul sekitar Rp 117 juta. Kemudian ditambah lagi dengan dana komite yang diperkirakan sebesar Rp 312 juta.  Plus dana BOS Rp 105 juta maka sekitar Rp 4 ratusan juta lebih angggaran untuk RKB dan lain-lain.

Sementara Semar Radja Kota menguraikan, membangun 2 unit selasar sebesar Rp 35 juta lebih belum termasuk keramik dan lain-lain. Untk RKB (khusus ruangan lantai 2) sebanyak Rp 247 juta) dari dana bantuan Pemerintah (Banper). Karena lantai satu dibangun dari dana Komite.

Soal jumlah dana BOS tahun 2018, Semar menyatakan  dicairkan per triwulan. Masing-masng Triwulan I sebesar Rp 233.520.000; Triwulan II sebesar Rp 471.520.000; Sebesar Rp 236.700.000  untuk Triwulan III dan Triwlan IV sebesar Rp 278.80.000.

“Angka yang kita terima ini sesuai dengan Dapodik. Sehingga dana BOS triwulan IV Desember 2018 digunakan antara lain ntuk merehab RKB dan lain-lain itu. Selelebihnya untuk kegiatan UKK siswa kelas XII,”kata Semar. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Pius Rasi, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan P dan K Provinsi NTT saat diwawancarai di Gedung I.H. Doko di bilangan Jl. Soeharto Kupang NTT, Selasa 19 Maret 2018.

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *