1,7 Miliar JATAH Untuk Kebidanan TERENDAP di Bank

Bupati TTS EGUSEN Pieter (EPY) Tahun, ST, MM ketika ditemui di SoE, Selasa 05 November 2019. Doc. CNC/jors tefa-Citra News

Sisi buruk dari hajatan politik demokrasi bagi masyarakat awam politik adalah dugaan korupsi oleh oknum pejabat yang ikut di kontestasi Pemilu. Apalagi sebagai kepala daerah konon memberi ruang kemungkinan lebih luas melakukan hal-hal laknat semacam itu.

Citra-News.Com, SOE – SEDIKITNYA ada sekitar Rp 1,7 miliar dana alokasi khusus untuk para tenaga kebidanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Namun sampai dengan saat ini tidak sepersenpun dana tersebut dinikmati kaum penyelamat jiwa ibu hamil di bumi cendana. Publik mensinyalir dana Jampersal (Jaminan Persalinan) yang sudah diendapkan di Bank sejak tahun 2017 beseta bunganya (laba) telah disalahmanfaatkan oleh oknum pejabat atau mantan  pejabat di Pemkab TTS.

Mantan Bupati TTS, Ir.Paul Mella, M.Si diduga sebagai salah satu obyeknya dan bahkan menjadi top issue dan ramai diviralkan di dunia maya saat ini. Lalu bagamana respons Bupati EPY Tahun terhadap persoalan dana Jampersal yang tidak dicaikan pihak RSUD SoE ini?

Bupati TTS, EGUSEM Pieter (EPY) Tahun, ST.MM pun angkat bicara. Menurut dia, dana Jampersal masuk ke rekening bank sejak Desember 2017. Seharusnya Dana Jampersal ini dimanfaatkan tahun 2018.

“Dana Jampersal sudah masuk ke rekening Bank NTT sejak desember 2017. Seharusnya dana tersebut mulai dimanfaatkan pada Desember 2018 dengan dasar hukum Peraturan Bupati (PERBUP). Tapi pada saat itu terjadi trasisi kepemimpinan, yang mana PERBUP harus disahkan oleh Bupati TTS saat itu, pak Paul Mella. Namun yang terjadi, pak Paul Mella  mengundurkan diri pada bulan Agustus 2018,”demikian Bupati Epy ketika diwawancarai awak citra-news.com di Kantor Bupati TTS di SoE, Selasa 05 November 2019.

Suasana pengunjung Rumah Sakit di RSUD SoE. Doc. CNC/jors tefa-Citra News

Nah, dengan pengunduran diri dari jabatan sebagai Bupati waktu itu, lanjut dia, lalu siapa yang harus tanda tangan serta mensahkan PERBUP tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dana Jampersal tertunda sampai tahun 2019.

“Sesungguhnya tidak ada yang salah dalam pengelolaan dana Jampersal ini. Setelah adanya PERBUP yang disahkan nantinya dana tersebut segera dicairkan. Setelah dana itu cair wajib dibayarkan pada tenaga kebidanan yang bersangkutan atau yang punya hak,”tegasnya.

Sembari menambahkan dana Jampersal yang sudah ada di Bank NTT dari Desember 2017, sudah tentu ada bunga (laba). Dan bunganya diperuntukan untuk negara/daerah, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Karena yang namanya uang negara tidak sembarang dicairkan.  Pencairannya harus prosedural serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku,”tuturnya. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *