“Kalau syarat usia sifatnya dinamis dan perlu ada kebijakan kepala dinas dan kepala sekolah dimana guru yang bersangkutan mengabdi. Tapi kalau sudah mengikuti tiga kali test namun tidak lulus juga maka kepala sekolah wajib untuk memberhentikan guru tersebut,”kata Linus.
Menurut dia, secara data untuk kondisi NTT masih banyak yang tercecer. Artinya ada banyak guru honor yang tidak tercover datanya baik untuk data Dapodik juga NUPTK. Ini yang menyulitkan kita di dinas provinsi terutama untuk melapor secara riil perkembangannya ke Gubernur. Oleh karena itu bagi honorer di SMA/SMK (kewenangan provinsi, red) kita kesulitan menyelaraskan data guru honor atau guru kontrak provinsi dengan UMP atau UMR yang sudah ditetapkan pemerintah yang sesuai dengan kondisi PADS (pendapatan asli daerah setempat).
Suasana Rakor bersama Pimpinan Dinas P dan K Provinsi NTT dengan kepala dinas pendidikan kabupaten dan para kepala sekolah se-Provinsi NTT di Aula gedung SMKN 1 Kota Kupang, Timor NTT. Doc. marthen radja/citra-news.com
“Nah, pada kesempatan yang baik ini yang dihadiri juga oleh 5 (lima) kepala dinas pendidikan kabupaten. Bahwa pengangkatan P3K guru tahun 2021 ini saya tekankan kepada para kepala dinas dan kepala sekolah agar mendata guru honor harus by name by address. Mulai dari tingkat TK/PAUD sampai SMA/SMK tanpa kecuali. Biar jelas untuk kita laporkan kepada bapak gubernur,”tegasnya berulang.
Diketahui, kelima kepala dinas PK kabupaten yang hadir dalam Rakor tersebut diantaranya dari Kabupaten Ngada, Rote Ndao, Sumba Timur, dan kabupaten Sumba Tengah. Inti dari permintaan dari para kepala dinas pendidikan kabupaten, mereka berharap agar pemerintah lebih maksimal mengurus kesejehtaraan guru honor. Karena fakta terjadi di lapangan upah yang didapat tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan guru untuk anak didik dan sekolah.
