Maksi juga menegaskan, semua kontraktor diperlakukan sama. Dinas PUPR tidak bersikap diskriminatif atau menganakemaskan kontraktor tertentu. Kalau memang layak dengan spesifikasi yang sesuai tuntutan iya silahkan ikut tender.
Menjawab soal pembiayaan, menurut Maksi penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dibiayai dari APBD Provinsi. Dari kondisi minimnya dana APBD provinsi inilah maka untuk kebutuhan jalan ada prioritas-prioritasnya. Untuk perbaikannya apakah rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan.
Dan dari prioritas yang ada ini pun, lanjut dia, masih kurang pembiayannya. Sehingga pemprov NTT berupaya membuat pinjaman daerah melalui Bank NTT. Besaran pinjaman itu sekitar 900 miliar yang diberikan dalam tiga tahap. Sementara pembiayaan 30-an ruas jalan prioritas yang sedang dalam proses tender ini adalah bagian dari pinjaan daerah dimaksud.
