Penanganan SAMPAH di KOTA Kupang CHRISTIAN SERENA Jangan Cuma Visi Misi Tapi RAKYAT Butuh AKSI NYATA

CNC : Apakah nantinya saat aksi nyata Christian Serena, rakyat Kota Kupang akan menyatakan Christian dan Serena bukan sekadar memberi janji atau harapan palsu tapi memberi bukti?

REL : Oh, itu sudah pasti. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata atas janji-janji kampanye. Sebagai aparat pemerintah di tingkat kelurahan kami yakin Pemerintah Kota di era Christian – Serena bisa menjawab kebutuhan masyarakat soal penanganan sampah. Karena dalam kampanye visi misi persoalan sampah jadi hal prioritas. Kemudian soal jaringan lampu jalan, iya ini juga jadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota. Masaq iya, Bello yang adalah bagian dari Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi NTT dibiarkan terus gelap gulita? Kan jadi sorotan bagi tamu dari kabupaten lain yang datang di Kota Kupang. Sudah tentu yang dikritik adalah siapa pemimpin pemerintah Kota Kupang.

CNC : Di era kepemimpinan Jefry Riwu Kore – Herman Man (Alm) soal lampu jalan konon ada muatan kepentingan politik dari oknum-oknum ADPRD Kota Kupang kala itu. Apakah fenomena ini juga bakal membias ke Christian – Serena?

REL : Sorry saja ini bukan ranah saya beri komentar. Tapi harapan kami selaku pemerintah kelurahan, janganlah fenomena itu berulang di era kepemimpinan Christian – Serena.

CNC : Tapi suka tidak suka fenomena adanya muatan politik kepentingan itu selalu muncul dari jaman ke jaman. Menurut Anda?

REL : Begini, bicara soal politik kepentingan ada tiga lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif dalam kedudukannya adalah jabatan politik. Anggota DPR dan DPD adalah mereka-mereka yang duduk di lembaga politik. Dalam pelaksanaan pembangunan antara eksekutif dan legislatif ada hubungan sebab akibat. Oleh karena permintaan masyarakat melalui anggota dewan A, B, C, dan seterusnya kemudian terjawab mungkin kita juga menyimpulkan bahwa mereka anggota dewan punya perjuangan politik.

CNC : Terkait alokasi dana Pokir bukankah itu melekat di DPA dinas, badan, kantor. Tapi koq dikelola anggota dewan untuk agitasi politik kepentingan masing-masing anggota Dewan. Apakah Anda melihat itu?

REL : Kalau berbicara soal politik kepentingan itu berarti kita sudah keluar dari Tupoksi/kewenangan masing-masing. Bahwa pemerintah adalah eksekutor dan yang punya biaya program. Sedangkan mereka DPR punya tiga kewenangan yaitu legislasi, budget, dan kontrol/pengawasan. Tapi kebetulan mereka bermitra misalkan dengan dinas PUPR yang punya UPTD penerangan lampu jalan, otomatis ketika mereka datang Reses di tengah masyarakat kemudian masyarakat mengeluh soal ketiadaan lampu penerangan jalan. Sebagai mitra mungkin saja mereka berjuang secara politik hingga kebutuhan masyarakat itu bisa terjawab.

CNC : Itukah yang dimaksud Anda bahwa harus jujur dalam berkata dan bertindak?

REL : Betul sekali. Bahwa apa yang diperjuangkan oleh oknum-oknum anggota dewan atau oknum pejabat eksekutif itu jujur dan murni untuk peningkatn ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau untuk kebutuhan banyak orang.

“Itu saya setuju. Tapi bukan untuk kepentingan politik pribadi agar terpilih kembali di periode berikutnya. Ha ha ha ha….”, ujarnya ngakak.  +++ marthen/CNC