Menurut Enggar, semakin banyak generasi mudah yang terjebak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modusnya berawal dari iming-iming kerja ringan dengan gaji besar. Tapi berujung eksploitasi di dalam ataupun luar negeri secara terselubung.
Terutama mahasiswa dan pelajar tak luput menjadi sasaran TPPO. Bahkan, ada yang menjadi korban, tapi tidak sadar bahwa dirinya masuk dalam skema perdagangan orang atau eksploitasi seksual digital.
“Karena itu, kami melalui Direktorat PPA dan PPO berkomitmen membangun gerakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga membangun kesadaran, pendidikan, dan perlindungan yang inklusif dan empatik,” ujar Enggar.
Enggar pun mengajak para mahasiswa dan seluruh civitas akademika, jika melihat atau mengalami kekerasan dan TPPO untuk tidak diam, tapi bersuara.
“Suara kalian penting dan keberanian kalian menyelamatkan. Semoga langkah ini menjadi pijakan untuk menuju Indonesia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih manusiawi bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” tegas dia.
Lawan TPPO
Pada kesempatan yang sama, mewakili Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang mengapresiasi giat kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO.
“Kami berharap dengan kehadiran polri dan kerja sama ini, persoalan TPPO di NTT bisa pelan-pelan kita bereskan, atau bahkan secepatnya tidak ada lagi TPPO di NTT,” kata Sylvia.
