Mendorong Kota yang Lebih Inklusif
Forum konsultasi publik ini juga memberi ruang bagi komunitas difabel untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Perwakilan komunitas difabel Kota Kupang menekankan pentingnya pelayanan publik yang lebih ramah disabilitas. Mereka menyoroti masih terbatasnya fasilitas aksesibilitas di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas.
Selain itu, penguatan ekonomi inklusif juga menjadi perhatian, khususnya bagi pelaku UMKM difabel yang membutuhkan dukungan akses pasar dan pendampingan usaha.
Kolaborasi sebagai Kunci
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andre menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memperkuat pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan kota.
“Kami terbuka untuk duduk bersama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi dan inovasi sangat penting agar program yang dirancang bisa menjadi model yang bahkan dapat direplikasi oleh daerah lain di NTT,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang sedang memperkuat sistem data pembangunan daerah. Salah satunya melalui pendekatan Pra-Musrenbang tematik stunting, yang memantau berbagai indikator layanan dasar secara lebih terarah.
Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi juga tengah diperkuat untuk mendukung pengembangan data dan inovasi kebijakan berbasis riset.
Menjelang berakhirnya forum, satu hal terasa jelas: perencanaan pembangunan tidak lagi hanya menjadi dokumen teknokratis pemerintah, melainkan proses kolektif yang melibatkan banyak suara.
RKPD 2027 ini menjadi langkah awal penting bagi Kota Kupang untuk memastikan bahwa pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah dinamika pertumbuhan kota dan berbagai tantangan yang dihadapi, kolaborasi, keterbukaan, dan partisipasi publik menjadi fondasi utama untuk membangun Kota Kupang yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan. +++ marthen/ando
