Isu lain yang mendapat perhatian adalah pengawasan wilayah perbatasan, khususnya di jalur-jalur yang berbatasan dengan Timor Leste seperti Wini, Motamasin, dan Oepoli.
Menurut Gubernur Melky, banyaknya jalur tidak resmi membuat pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi aktivitas lintas batas ilegal, baik orang maupun barang.
“Pintu masuk resmi kita hanya beberapa, sementara jalur tidak resmi cukup banyak. Karena itu perlu pengawasan yang baik,” jelasnya.
Dalam pandangan pemerintah provinsi, rapat Forkopimda bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan langkah semua pihak.
Fokus sinergi diarahkan pada kelancaran arus mudik, stabilitas harga pangan, pengawasan perbatasan, serta deteksi dini konflik sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur Johanis Asadoma mengingatkan agar pengawasan terhadap transportasi laut dilakukan secara ketat, terutama terkait kapasitas penumpang.
Ia menegaskan bahwa kelebihan muatan kapal merupakan risiko serius yang harus dihindari. “Perhatikan kapasitas penumpang kapal dan jangan sampai terjadi over capacity. Ini harus diawasi secara ketat dan berlapis,” tegasnya.
Pada akhirnya, rapat tersebut mencerminkan satu pesan penting: menghadapi momentum besar seperti Idul Fitri tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.
Diperlukan kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi yang kuat agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita.
Di tengah meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi menjelang Lebaran, sinergi Forkopimda menjadi fondasi penting untuk memastikan NTT tetap stabil dan kondusif. +++ marthen/*
