Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Gubernur MELKY Sodorkan TIGA HAL yang Menyelamatkan NAFAS FISKAL Daerah

Reporter: Marthen RadjaEditor: Redaksi
CitraNews

Astaga! Kesadaran masyarakat membayar pajak di Kabupaten Alor sangat rendah. Dari sekitar 31 ribu kendaraan bermotor beroperasi di Alor, hanya sekitar 4 ribu unit kendaraan bermotor yang tercatat membayar pajak.

Citra News.Com, KALABAHI – SUARA Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang pelayanan Samsat Kabupaten Alor, Senin (25/5/2026) pagi itu terdengar lebih seperti peringatan ketimbang sekadar arahan birokrasi.

Di hadapan pimpinan OPD, aparat Samsat, dan pejabat daerah, Gubernur Melky berbicara tentang sesuatu yang kini mulai dirasakan hampir semua pemerintah daerah yakni ruang fiskal yang makin sempit.

Gubernur Melky mengatakan, pola pengelolaan anggaran nasional saat ini membuat daerah tidak lagi leluasa bergerak menggunakan dana transfer pusat seperti sebelumnya. Semua program dari pusat datang dengan peruntukan yang sudah terkunci, sementara kebutuhan daerah terus bertambah.

“Karena itu maka daerah sekarang harus kreatif mencari pembiayaan sendiri. Saya minta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten memperkuat sinergi untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, tegas Gubernur Melky saat meninjau Kantor UPTD Samsat Alor.

Bagi Gubernur Melky, persoalan PAD bukan lagi sekadar urusan angka dalam laporan keuangan, melainkan soal kemampuan daerah bertahan dan membiayai pembangunan sendiri.

Di Kabupaten Alor Gubernur Melky menyoroti tiga hal. Sorotan pertama jatuh pada sektor pajak kendaraan bermotor. Dari data yang dipaparkan dalam rapat bersama Samsat pagi itu membuat suasana sempat hening. Lantaran dari sekitar 31 ribu kendaraan bermotor yang diperkirakan beroperasi di Alor. Tapi hanya sekitar 4 ribu unit kendaraan yang tercatat membayar pajak.

Padahal sektor Samsat menjadi tulang punggung PAD Provinsi NTT. Dari target PAD NTT sekitar Rp2,8 triliun, hampir 67 persen ditopang dari penerimaan Samsat yang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Persoalan itu bukan semata karena ekonomi masyarakat lemah. Ia menilai kesadaran membayar pajak masih rendah. Ia bahkan menyebut masyarakat tetap mampu membeli bahan bakar, rokok, maupun kebutuhan lain, sehingga pembayaran pajak seharusnya juga menjadi prioritas.

Pendekatan Sosial

Sumber: Siaran Pers
Disclaimer: Artikel Ini Merupakan Kerja Sama CitraNews.Com Dengan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Biaya Pajak Kendaraan Bermotor.