Ia mencontohkan, apabila sebuah sekolah secara ideal hanya mampu mengelola delapan atau sepuluh rombongan belajar, maka jangan dipaksakan menerima hingga dua belas rombel hanya demi menampung lebih banyak siswa.
Di sisi lain, Winston mengapresiasi keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi proses Penerimaan Murid Baru (PMB). Pengawasan tersebut membuat pejabat publik maupun anggota DPRD lebih berhati-hati agar tidak terlibat dalam praktik yang berpotensi menjadi gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan.
Meski demikian, ia menilai pengawasan terhadap praktik titipan belum cukup apabila pemerintah tidak berani mengevaluasi kebijakan kapasitas penerimaan siswa di sekolah negeri.
Winston juga menyoroti masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa hanya sekolah negeri tertentu yang layak disebut sekolah favorit. Menurutnya, persepsi itu lebih banyak dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan prasarana dibandingkan kualitas lulusan.
Padahal, kata dia, banyak sekolah swasta mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berprestasi. Karena itu pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan yang terus memperlebar jarak antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
“Kalau sarana prasarana semua sekolah diperkuat secara merata, maka label sekolah favorit akan hilang dengan sendirinya. Persepsi orangtua murid akan sekolah favorit itu akan sirna tak berbekas lagi dan yang lahir nanti adalah persaingan sehat berdasarkan mutu pendidikan, bukan karena status negeri atau swasta,” tegas Winston.
Pernyataan ADPRD NTT dari Fraksi Demokrat ini menjadi pengingat bahwa reformasi PPDB tidak cukup hanya memastikan sistem berjalan transparan.
Pemerintah juga dituntut menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan, menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan, serta memberi ruang yang sama bagi sekolah negeri dan sekolah swasta untuk tumbuh bersama dalam mencerdaskan generasi anak bangsa di Nusa Tenggara Timur. +++ marthen/CNC
