Winston : Kalau sarana prasarana semua sekolah negeri maupun swasta diperkuat secara merata oleh pemerintah maka label sekolah favorit akan sirna…….
Citra News.Com, KUPANG – SISTEM Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online kerap dipuji sebagai langkah maju dalam menciptakan proses yang transparan dan bebas dari praktik titipan.
Namun, di balik transparansi tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar yakni ketimpangan daya tampung antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT yang juga Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt, menilai persoalan PPDB bukan lagi soal ada atau tidaknya kebocoran dalam sistem.
“Masalah sesungguhnya justru terletak pada kebijakan pemerintah yang membiarkan sekolah negeri menyerap siswa dalam jumlah sangat besar, sehingga sekolah swasta hanya menerima “sisa” peserta didik”, ungkap Winston di Kupang, Rabu (24/6/2026).
Winston yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT menjelaskan, setiap tahun sekitar 70 hingga 80 persen lulusan SD dan SMP terutama di Kota Kupang, juga tidak terkecuali di Kabupaten Kupang dan wilayah lainnya di Provinsi NTT, lebih banyak terserap ke sekolah negeri.
Kondisi itu membuat banyak sekolah swasta, kesulitan mendapatkan peserta didik baru meskipun memiliki kualitas pendidikan yang tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri.
Usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Peksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, kepada portal berita citra news.com, Winston menjelaskan, sistem online memang membuat proses seleksi lebih transparan.
