Immanuel Aprianus Eliaser Ully, SH. saat diwawancarai awak Portal berita citra-news.com di Kupang, Kamis (16/07/2026). Doc. marthen radja/CNC
Ully : Sesungguhnya digitalisasi pelayanan birokrasi berpola SPBE itu bukan menggantikan manusia, tetapi mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Transformasi perubahan pelayanan dari manual ke digitalisasi itu bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan. Karenanya SPBE itu mau sonde mau “Wajib”.
Citra News.Com, KUPANG – CAMAT Maulafa Kota Kupang, Immanuel Aprianus Eliaser Ully, SH menekankan pentingnya penerapan digitalisasi dalam menatakelola pemerintahan di Kota Kupang menuju Kota Modern.
Menurut dia, transformasi menuju Kota Kupang yang Modern tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari cara pemerintah melayani masyarakat. Di era ketika hampir seluruh aktivitas berlangsung secara digital, birokrasi dituntut meninggalkan pola kerja lama -konvesional/manual – menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
“Perubahan itu memiliki satu nama yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kupang menuju Kota Modern (Smart City, red) itu mau sonde (tidak, red) mau semua elemen pemerintahan wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lain dulu lain sekarang. Kalau masih takut digital, maka kita pasti akan terlindas zaman. Dan SPBE saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban”, tegas Ully saat ditemui di Kantor Camat Maulafa, Kupang, Kamis (16/07/2026).
Ia mengatakan, perubahan zaman membuat aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi cukup hanya menguasai administrasi konvensional. ASN dituntut mampu mengoperasikan teknologi, mengelola data, hingga memberikan pelayanan berbasis elektronik.
“Digitalisasi pelayanan pemerintahan bukan lagi program yang bisa dipilih untuk dijalankan atau diabaikan. SPBE adalah arah baru birokrasi Indonesia yang wajib diterapkan hingga level pemerintahan paling bawah, termasuk kecamatan dan kelurahan. SPBE itu wajib dan wajib dilaksanakan. Kami sudah memilih mengabdi dalam organisasi pemerintahan. Mau sonde mau, ini harus dijalankan. Kalau kita tidak bersedia berubah, lalu siapa yang akan memberikan pelayanan digital kepada masyarakat?”, ucapnya retoris.
