Bank tidak boleh mengenal: Kader dan Bukan kader. Bank harus mengenal: Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
Kalau proses kredit tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan dan prosedur perbankan, maka tidak ada persoalan. Tetapi kalau hubungan politik mulai menentukan siapa yang mendapat akses, prioritas atau perlakuan khusus, maka masalahnya sudah jauh lebih serius.
OJK perlu melihat ini sebagai persoalan tata kelola. OJK tidak harus menunggu sebuah bank mengalami kerugian besar untuk memperhatikan governance.
POJK 17/2023 justru menempatkan pencegahan benturan kepentingan dan independensi sebagai bagian dari tata kelola bank.
Karena itu, jika diperlukan, persoalan ini layak dimintakan klarifikasi atau pemeriksaan dari sisi tata kelola: Apakah penggunaan sumber daya Bank NTT dalam kegiatan tersebut memiliki dasar korporasi yang jelas dan apakah terdapat perlakuan khusus terhadap suatu kelompok politik?
Ini bukan upaya mencari kesalahan. Ini cara menjaga Bank NTT.
Bank NTT membutuhkan kepercayaan publik bukan kedekatan politik. Bank NTT sedang membangun kembali kepercayaan melalui KUR. Karena itu, jangan sampai program yang seharusnya menjadi instrumen ekonomi rakyat justru menimbulkan persepsi bahwa KUR menjadi bagian dari mesin politik.
KUR harus masuk ke desa-desa, pasar, kelompok UMKM, petani, nelayan, perempuan dan anak muda. Bukan menjadi milik satu partai.
Gubernur sebagai pemegang saham pengendali justru seharusnya menjadi orang pertama yang menjaga jarak institusional itu. Sebab semakin besar kekuasaan seseorang terhadap sebuah institusi publik, semakin besar pula kewajiban untuk mencegah konflik kepentingan.
Pada akhirnya, persoalannya sederhana:
Bank NTT boleh dekat dengan pemerintah karena pemerintah adalah pemegang saham. Bank NTT boleh dekat dengan rakyat karena rakyat adalah pengguna jasanya. Tetapi Bank NTT harus menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik praktis.
Sebab Bank NTT bukan Bank Gubernur. Bukan Bank Golkar. Bukan Bank DPRD.
Bank NTT adalah bank pembangunan daerah yang kredibilitasnya merupakan milik seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Dan kredibilitas itu jangan tergerus oleh kepentingan kelompok partai atau para pihak, dan dipertaruhkan hanya demi sebuah kegiatan politik. +++ cnc/*
