Ia mejelaskan, informasi mengenai warga dengan gangguan jiwa diperoleh melalui berbagai jalur. Selain laporan keluarga dan masyarakat, aparat kelurahan juga ikut menyampaikan informasi kepada Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, dokter dan psikolog melakukan koordinasi untuk memberikan penanganan sesuai kondisi pasien.
Perhatian khusus diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa berat. Termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan.
Dalam kondisi tersebut, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar pasien memperoleh pelayanan medis yang semestinya. Langkah ini memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan medis semata. Dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah menjadi bagian penting. Terutama dalam menghapus stigma serta mengembalikan hak dan martabat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Pemkot Kupang juga memberi perhatian terhadap persoalan pembiayaan. Dinas Kesehatan Kota Kupang membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan.
Dukungan anggaran pemerintah daerah turut dimanfaatkan sesuai ketentuan. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak menghalangi masyarakat memperoleh pengobatan.
Lebih jauh Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa mencakup tiga pendekatan utama. Yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
Pendekatan promotif dilakukan melalui edukasi kesehatan mental, penyuluhan, dan penguatan ketahanan mental masyarakat. Sementara itu, pelayanan kuratif mencakup pengobatan medis, psikoterapi, konseling, serta pemantauan kepatuhan pasien mengonsumsi obat.
Pada tahap rehabilitasi, pemerintah memberikan pendampingan psikososial dengan melibatkan psikiater dan psikolog melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
