Tugas Utama Satpol PP Amankan Perda

CNC Kupang– KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT (Kasatpol PP NTT), Johanis H. Hawula, SH mengatakan salah satu tugas utama Satpol PP adalah mengamankan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. Selain membantu kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. dan ditambah lagi dengan sub urusan pemadaman kebakaran.

Dalam kaitannya dengan Perda mengenai asset milik pemerintah daerah, Pol PP berkewajiban  mengamankan dan menertibkan Perda dimaksud. Di dalam melakukan penertiban asset, John  mengakui langkah pertama dilakukan Pol PP adalah melakukan pendekatan-pendekatan humanistic kepada para okupan. (Baca juga : Niat Busuk Pemerintah Kuasai Tanah Ulayat)

Dia menjelaskan, telah diatur dalam SOP bahwa Satpol PP mengedepankan pendekatan-pendekatan yang bersifat humanis. Bila dalam upaya pendekatan humanis yang terus menerus dan berulangkali inipun tidak diindahkan maka diberi teguran secara tertulis atau surat peringatan (SP). Itupun dilakukan dalam tiga tahap dengan rentang waktu dimana SP 1 dan SP 2 masing-masing 7 hari. Dan pada SP 3 dalam jangka waktu tiga hari. Bila dalam upaya persuasif inipun tidak diindahkan maka atas perintah kepala daerah melalui Sekda untuk dilakukan upaya paksa. Hingga dilakukannya operasi penertiban yakni upaya paksa dengan pembongkaran.

“Tapi selama ini kami belum pernah melakukan tindakan represif atau tindakan paksa dengan  melakukan  pembongkaran dan lainnya. Memang pada tahun  2017 lalu ada asset yang tertinggal. Artinya Satpol PP NTT tidak melakukan tindakan represif meskipun sudah ada SP 3. Asset apa dan dimana saja itu saya tidak usah sebut. Namun yang pasti salah satunya asset di Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kami tunggu saja kalau ada surat perintah dari kepala daerah kami siap melaksanakannya. Pokoknya dimana ada asset yang tercatat sebagai asset milik Pemda maka disitu kami melakukan penertiban,”tepisnya.

Terkait salah satu asset yang dikelola Dinas Sosial NTT yakni belakang Gereja Paulus di Oepura Kota Kupang yang saat ini dilakukan okupasi oleh Benny Hendrik, John mengakui, dari hasil survey lapangan Satpol PP NTT terdapat pengembangan 13 unit rumah dinas (Rumdis).

Dijelaskan, dulu ketika Kanwil Depsos dibangun rumah dinas yang salah satu unit rumah dihuni Kakanwil. Dan itu sudah terjadi beranak pinak hingga pangkat cucu saat ini. Salah satu penghuninya saat ini adalah Benny Hendrik.

Dari hasil pendekatan humanis Satpol NTT, tambah John,  ada tiga unit  Rumdis yang dikosongkan. Tapi 10 unit lainnya yang dihuni Benny Hendrik, Cs itu meski sudah dilakukan pendekatan namun mereka belum punya niat untuk mengosongkannya. Bila dalam upaya persuasive tidak juga diindahkan maka dengan terpaksa Satpol PP NTT akan melakukan upaya pembongkaran, setelah mendapat perintah Gubernur NTT melalui Sekda.

“Satpol PP NTT akan melakukan penertiban secara paksa jika Sekda NTT mengeluarkan surat perintah eksekusi,”tegas John. +++ marthen/citra news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *