Komisi IV DPRD TTS Mengecam Bupati EPY

MARTHEN Tualaka, Ketua Komisi IV DPRD TTS. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Pemberitahuan pembatalan pelantikan 19 Kepala TK di Kabuaten TTS melalui media social sangat tidak etis. Bupati Epy adalah mantan birokrat tulen namun patut disayangkan tindakan itu bukanlah contoh yang baik, kata Marthen Tualaka.

Citra-News.Com, SOE – PERISTIWA Akbar di Taman Wisata Bu’at Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Senin 25 November 2019, telah menyisahkan luka batin bagi 19 guru Taman Kanak Kanak Calon Kepala Sekolah. Betapa tidak. Setelah mengeluarkan undangan tertulis kepada 198 calon pejabat dan semuanya sudah siap lahir batin untuk dilantik. Akan tetapi saat apel bersama bertepatan dengan HUT PGRI ini, ke-19 calon pejabat kepala sekolah TK dinyatakan tertunda pelantikannya karena alasan teknis. Ini memalukan bukan?

Marthen Tualaka, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten TTS  menyatakan kekesalannya atas tindakan Bupati Epy. “Bupati menyatakan batal pelantikan bagi 19 calon pejabat kepala TK melalui media social (medsos) ini sangat tidak etis.  Mestinya dibuat scara tertulis karena awal undangan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta terlegitimasi dengan stempel,”kata Tualaka.

Selaku kepala wilayah dan mantan birokrat, beber Tualaka, seharusnya sudah paham tatakrama birokrasi. Apalagi semua calon pejabat yang diundang sudah siap untuk dilantik tapi tiba-tiba ada yang dibatalkan karena kesalahan teknis. Sebagai guru tentunya merasa mereka tidak dihargai di mata kepala daerah.

“Dibatalkan melalui media social seperti SMS dan WhatsApp atau telpon seluler itu bukan cara tepat dalam media komunikasi di tataran birokrasi. Apalagi ini menyangkut pejabat negara (jabatan fungsional guru). Kalau dicermati dari sisi birokrasi ini sangat idak tidak tepat dan tidak beretika. Jika ada pertimbangan-pertimbangan yang dianggap harus dibatalkan atau ditunda, harus disampaikan secara tertulis juga,”tegasnya berulang.

Tualaka menuturkan, pemerintah daerah mestinya sudah melakukan pengkajian secara cermat terhadap calaon kepala sekolah yang siap dilantik. Sehingga tidak bimbang lagi lalu menyataka batal atau tunda. Dan itu menunjukkan pemerintah daerah kurang cermat dalam mengambil kebijakan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

Menyikapi hal keanehan yang ditontonkan Dinas Pendidikan dan kepala daerah TTS, kami dari Komisi IV DPRD TTS sangat mengharapkan untuk tidak terulang lagi. Karena akan berdampak buruk pada kinerja guru yang sudah dikecewakan itu.

Sembari menambahkan, Komisi IV jga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Bupati . Yang telah melantik 178 pejabat kepala sekolah dan kepala UPT sehingga tidak terjadi kekosongan lagi di setiap sekolah. Semuanya ini demi peningkatan SDM ke depan menjadi lebih baik di wilayah Kabupaten TTS.

Seperti diberitakan Portal Berita Citra-News.Com  sebelumnya, bertepatan dengan HUT PGRI dilaksanakan apel bersama di Taman Wisata Bu’at, Senin 25 November 2019. Dalam kesempatan itu sekaligus juga melantik 178 pejabat kepala SD, SMP dan kepala UPT dari 197 pejabat yang direncanakan.

Tapi pada kesempatan itu ada 19 kepala TK yang ditunda pelantikannya karena alasan teknis. Lantaran alasan penundaaan disampaikan melalui Medsos maka salah satu guru calon kepala TK, Norlince Dethan pun angkat bicara.

SEPERNIUS E. Sipa (kiri) dan NORLINCE Dethan (kacamata). Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

“Saya merasa malu dan kecewa. Kami sepertinya dipermainkan. Masa secara resmi kami diberi undangan pelantikan hari ini (Senin, 25 November 2019, red). Namun tadi malam saya dihubungi teman saya yang juga harus dilantik hari ini bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS (Kadis P dan K TTS) menginformasikan penundaan pelantikan untuk 19 Kepala TK,”beber Norlince kepada awak media di Taman Wisata Bu’at, Senin 25 November 2019.

Bertolak Belakang Dengan Seruan Bupati

Bagi Norlince penyampian Kadis P dan K Kabupaten TTS hanya melalui WAG (WhatsApp Group) menjadi biang ketidakpengharagaan pemerintah dalam hal ini bupati selaku kepala daerah terhadap para guru TK.

“Mestinya penundaan itu disampaikan melalui surat resmi sebagai gambaran kalau pemerintah paham etika birokrasi kepemerintahan. Kalaupun dipending iya disampaikan melalui surat resmi. Bukan melalui pesan singkat (SMS) atau WAG atau by phone. Memang ini cara mudah berkomunikasi melalui handphone (HP). Tapi dalam etika birokrasi ini sangat melecehkan kami guru,”ucap Norlince dengan mata sembap.

Dengan model komunikasi digital yang meresahkan 19 guru TK ini bila dikonversikan dengan kondisi riil yang bertepatan HUT PGRI tersebut menjadi indicator kalau pemerintah setempat tidak menghargai peran guru TK yang juga ikut memanusiakan manusia.

Lebih dari itu sangat bertolak belakang dengan sambutan Bupati Epy, sambung Norlince. Saat melantik 178 pejabat kepala UPT, kepala SD dan SMP, Bupati Kabupaten TTS, Egusem Pieter Tahun mengungkapkan bahwa Guru Bukan Pahlawan tapi Guru Menciptakan Pahlawan. Guru bukan Orang Hebat tetapi Guru membuat Orang jadi orang hebat.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS (P dan K TTS), SEPERINUS E. Sipa mengakui kalau 19 kepala TK dipending pelantikannya. Menurut Sipa, hal tersebut sudah dia sampaikan melalui media social kalau penundaan terjadi karena kesalahan teknis. Sehingga  ke-19 calon kepala TK ini baru akan dilantik pada bulan Desember mendatang.

“Sudah saya sampaikan kepada 19 kepala TK agar hari ini tidak perlu hadir. Karena ada insruksi dari Bupati  bahwa ada kesalahan teknis. Jadi ke-19 Kepala Sekolah TK tersebut baru akan dilantika pada bulan Desember 2019,”jelas Sipa.

Tidak berbeda dengan SIPA, Bupati Epy juga menyatakan alasan yang sama. Bahwa karena ada kesalahan teknis maka 19 calon kepala sekolah TK ini dipending pelantikannya. Ada pertimbangan-petimbangan teknis sehingga terjadi penundaan pelantikan 19 calon kepala sekolah TK. Saya berharap mereka bisa memahaminya.

“Pemerintah tidak sekadar mempertimbangkan soal profesionalisme namun masalah-masalah social. Sehingga saya meminta agar 19 orang pejabat yang mau dilantik diskusikan terlebih dahulu,”ucap Bupati Epy. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *