Data Dinas Nakertrans Provinsi NTT menyebutkan pada tahun 2016 ada 146 TKI hanya ada 2 TKI yang legal. Artinya hanya ada 2 TKI yang keberangkatannya mengikuti prosedur dan aturan baku yang diterbitkan pemerintah. Besarnya angka TKI illegal dapat menjadi indicator kurangnya pengawasan dari pihak keluarga. Hanya karena iming-iming mendapat pekerjaan dengan upah besar maka unsur-unsur yang terkait ketrampilan (skil) yang selayaknya sebagai tenaga kerja menjadi terabaikan.
Mengapa tanggung jawab utama ada di pihak keluarga, tambah Brono. Karena ketika terjadi masalah hingga menimbulkan korban jiwa maka akan memudahkan proses hukum bagi aparat berwajib. Aparat kepolisian tentunya menelusuri identitas korban dari pihak pertama adalah keluarga. Dan keberangkatan TKI secara illegal menjadi tugas pengawasan aparat berwajib untuk mengusut secara tuntas.
Aparat kepolisian tentu akan menangkap pelaku yang ada dibalik kasus yang terjadi. Dan upaya penangkapan oleh aparat kepolisian ini memberikan efek jera bagi para TKI illegal dan juga pihak-pihak yang ikut terlibat dalam ‘permainan’ ini. Meskipun tindakan ini bukan menyelesaikan persoalan. Karena mencari peluang kerja di luar negeri adalah hak asasi setiap orang menuju kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Akan tetapi harus melalui procedure dan aturan yang jelas.
