TKI Ilegal Salah Siapa

Kupang, citra news.com – KEPALA DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Nakertrans NTT), Drs. Bruno Kupok, mengatakan pemerintah dalam hal ini pihak dinas/intansi terkait selalu menjadi sorotan masyarakat. Bahkan juga menjadi tempat elemen masyarakat melakukan aksi-aksi demonstrasi bila ada TKI yang meninggal di luar negeri.  Terhadap fakta ini, menurut Bruno, semua pihak tentunya mengambil peduli. Akan tetapi akan lebih bijak jika kita menelusuri lebih jauh apakah sudah melalui prosedur dan memiliki dokumen yang jelas dan resmi/legal.

Terutama ketika TKI diperlakukan secara tidak manusiawi dari majikannya dan menjadi korban kekerasan (meninggal dunia) di luar negeri.  Masyarakat tidak lagi melihat prosedur awal keberangkatan TKI/TKW yang bersangkutan ke luar negeri. Padahal urusan administrasi di tingkat desa merupakan awal pencegahan dan deteksi dini.

“Adalah fakta kalau ada beberapa TKI terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan setelah mereka berada di luar negeri. Dan semua pihak tentunya sangat peduli (care) dengan hal itu. Tapi itu tidak berarti pemerintah harus disalahkan. Semestinya para pihak yang peduli TKI menelusuri lebih jauh prosedur awal keberangkatan para TKI itu ke luar negeri. Telusuri mulai dari pihak keluarga lalu pihak RT/RW sebagai aparatur pemerintah di tingkat yang paling rendah. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya. Jadi akar permasalahannya dari keluarga,”tegas Bruno kepada citra news.com pecan lalu.

Data Dinas Nakertrans Provinsi NTT menyebutkan pada tahun 2016 ada 146 TKI hanya ada 2 TKI yang legal. Artinya hanya ada 2 TKI yang keberangkatannya mengikuti prosedur dan aturan baku yang diterbitkan pemerintah. Besarnya angka TKI illegal dapat menjadi indicator kurangnya pengawasan dari pihak keluarga. Hanya karena iming-iming mendapat pekerjaan dengan upah besar maka unsur-unsur yang terkait ketrampilan (skil) yang selayaknya sebagai tenaga kerja menjadi terabaikan.

Mengapa tanggung jawab utama ada di pihak keluarga, tambah Brono. Karena ketika terjadi masalah hingga menimbulkan korban jiwa maka akan memudahkan proses hukum bagi aparat berwajib. Aparat kepolisian tentunya menelusuri identitas korban dari pihak pertama adalah keluarga. Dan keberangkatan TKI secara illegal menjadi tugas pengawasan aparat berwajib untuk mengusut secara tuntas.

Aparat kepolisian tentu akan menangkap pelaku yang ada dibalik kasus yang terjadi. Dan upaya penangkapan oleh aparat kepolisian ini memberikan efek jera bagi para TKI illegal dan juga pihak-pihak yang ikut terlibat dalam ‘permainan’ ini. Meskipun tindakan ini bukan menyelesaikan persoalan. Karena mencari peluang kerja di luar negeri adalah hak asasi setiap orang menuju kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Akan tetapi harus melalui procedure dan aturan yang jelas.

Terkait ketrampilan (skill) para TKI yang hendak bepergian keluar negeri,  jelas Bruno, Dinas Nakertrans Provinsi NTT memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang siap memberikan pelatihan ketampilan yang memadai sebelum ke luar negeri. Jadi harus ada bekal ketrampilan. Setelah memliki skill yang cukup barulah secara administasi  diurus oleh pihak LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Jadi harus jelas prosedur, jelas administrasi, jelas pihak yang merekruit (pihak jasa pengerahan tenaga kerja), dan juga jelas negara tujuan. Sehingga ketika kemudian hari terjadi persoalan maka ada kepastian hukum.

“Jangan karena tekanan ekonomi lalu mendorong kita berbondong-bondong berangkat keluar negeri walaupun secara illegal. Jadi jangan cuma bermodal nekad. Tapi skill menjadi tuntutan utama ketika bekerja di luar negeri,” pungkasnya. +++ cnc1

Editor : marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *