Kupang, citra news.com – KEPALA DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Nakertrans NTT), Drs. Bruno Kupok, mengatakan pemerintah dalam hal ini pihak dinas/intansi terkait selalu menjadi sorotan masyarakat. Bahkan juga menjadi tempat elemen masyarakat melakukan aksi-aksi demonstrasi bila ada TKI yang meninggal di luar negeri. Terhadap fakta ini, menurut Bruno, semua pihak tentunya mengambil peduli. Akan tetapi akan lebih bijak jika kita menelusuri lebih jauh apakah sudah melalui prosedur dan memiliki dokumen yang jelas dan resmi/legal.
Terutama ketika TKI diperlakukan secara tidak manusiawi dari majikannya dan menjadi korban kekerasan (meninggal dunia) di luar negeri. Masyarakat tidak lagi melihat prosedur awal keberangkatan TKI/TKW yang bersangkutan ke luar negeri. Padahal urusan administrasi di tingkat desa merupakan awal pencegahan dan deteksi dini.
“Adalah fakta kalau ada beberapa TKI terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan setelah mereka berada di luar negeri. Dan semua pihak tentunya sangat peduli (care) dengan hal itu. Tapi itu tidak berarti pemerintah harus disalahkan. Semestinya para pihak yang peduli TKI menelusuri lebih jauh prosedur awal keberangkatan para TKI itu ke luar negeri. Telusuri mulai dari pihak keluarga lalu pihak RT/RW sebagai aparatur pemerintah di tingkat yang paling rendah. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya. Jadi akar permasalahannya dari keluarga,”tegas Bruno kepada citra news.com pecan lalu.
