Kondisi yang ada ini terbawa hingga terjadinya pemisahan kewenangan. Kata Yohanna, dalam data base saat ini di Provinsi NTT terdapat sekitar 2.300 guru kontrak untuk tingkat SMA/SMK, yang belum dibayarkan gaji mereka. Sudah berulangkali para kontrak ini melakukan aksi demonstrasi. Baik ke pemerintah (eksekutif) maupun ke DPRD, dengan tututan yang sama yakni gaji belum dibayar pemerintah.
Menjawab wartawan dugaan kongkalingkong dengan kepala sekolah dalam pengangkatan guru kontrak, mantan Asisten I Setda Provisni NTT itu menyatakan, jika dalam pemutahiran data base terdapat guru kontrak yang bukan diangkat oleh Komite maka guru-guru kontrak yang bersangkutan tidak akan dibayar. Silahkan guru kontrak yang bersangkutan berhadapan dengan kepala sekolah yang mengangkatnya itu.
Terkait guru kontrak, jelas dia, pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan para kepala sekolah SMA/SMK se-NTT. Kita juga sudah menyusun draft tentang pedoman pengangkatan kepala sekolah an juga guru konrak. Supaya ke depannya kita kerja dalam system. Sesungguhnya awal tahun 2018 ini kita sudah terapkan pedoman yang ada. Akan tetapi terganggu oleh kesiapan ujian nasional (UN) maka kita pending dulu. Pada tahun ajaran 2018/2019 nanti pedoman yang disusun bersama mulai diberlakukan.
Yohanna menambahkan, keberadaan guru-guru komite juga berdasarkan analisis kebutuhan. Ke depannya nanti dari guru komite dinaikkan statusnya ke guru kontrak daerah. Dengan pertimbangan gaji guru kontrak yang ada nantinya dibayar melalui dana BOS. Sedikitnya sekitar 15 persen dana BOS di setiap sekolah digunakan untuk bayar gaji guru kontrak komite. Namun yang perlu diingat setelah kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi. Karena dana BOS untuk kebutuhan anak didik BUKAN untuk gaji guru kontrak, tegasnya. +++cnc1
