OMBUDSMAN Diminta TIDAK Intervensi Dana KOMITE

MATHIAS Beeh, Ketua MKKS SMA/SMK Se-Kota Kupang, ditemui Citra-News.Com di SMKN 1 Kupang, Timor NTT, Kamis 12 September 2019. Dosc. Foto : CNC/marthen radja

Sangat patut lembaga Ombudsman Provinsi NTT menelisik soal Dana Komite. Tapi tidak lebih elok kalau Ombudsman menggulirkan isu yang memantik para pemangku kepentingan membuat kebijakan peniadaan sumbangan dana Komite.

Citra-News,Com, KUPANG – KETUA MKKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA/SMK se-Kota Kupang, MATHIAS Beeh menyatakan, hal yang mendasar di sekolah adalah pembiayaan terhadap pos-pos kebutuhan di sekolah. Karena sangat tidak cukup kalau hanya dengan menggunakan dana BOS. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu ada bantuan pihak ketiga yakni dari orangtua siswa.

“Bagi kami kebutuhan sekolah berupa sarana prasarana yang sesuai dengan 8 (delapan) standar penggunaan dana BOS, masih bisa kita akali. Artinya fasilitas yang masih bisa untuk digunakan tidak harus belanja yang baru. Akan tetapi kebutuhan untuk pembiayaan guru bukan ASN adalah mutlak ada. Karena sangat tidak manusiawi kita guru ASN setiap bulan punya gaji tetap  dan bahkan ada gaji 13. Sementara mereka guru honor/kontrak terima upah juga tidak sesuai standar UMP, kita abaikan. Padahal tugas dan fungsi kita sama yaitu mengajar dan mendidik siswa. Dan dana Komite adalah jawabannya,”ungkap Mathias Beeh saat ditemui citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis 12 September 2019.

Menurut Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kupang, Timor Provinsi NTT ini menegaskan, 8 standa penting juga. Tapi akan tidak lebih penting dari pengabdian guru. Oleh karena itu dengan keterbatasan sumber biaya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka Dana Komite adalah solusinya. Sebab di dalam dana BOS tidak ada pos anggaran untuk guru honor atau guru kontrak.

Itu terkait kebutuhan guru. Hal lainnya soal nilai atau besaran pengenaan Dana Komite bagi setiap siswa per bulannya. Sumbangan dana komite ini ada variabelnya, terutama bagi siswa yang berasal dari orangtua tidak mampu.

“Kalau kami di SMKN 1 Kupang pemhemaam uang komite sesuai kategor. Karena para orangtua siswa kita punya latar belakang ekonomi yang bervaiasi. Bagi siswa yang berasal dari orangtua yang tidak mampu ada dispensasinya. Atau dalam satu KK (kepala keluarga) ada dua anak di sekolah yang sama, iya dibayarkan tidak utuh,”jelas Mat.

Menjawab citra-news.com soal besaran biaya dan jumlah siswa, serta jumlah guru honor/guru kontrak di SMKN 1 Kupang, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK/SM se-Kota Kupang in mengatakan, pengenaan atau beban dana Komite untuk setiap siswa sebesar Rp 150 per bulan. Sedangkan siswa berjumlah 2,261 orang. Itupun sekitar 300 siswa kita kasih dispensasi Sementara jumlah guru honor/guru kontrak sebanyak 76 orang dari total guru sebanyak 153 guru.

MATHIAS Beeh, Kepala SMKN 1 Kupang.

“Pak wartawan bisa bayangkan akan menjadi tidak mungkin kalau seandainya para guru honor atau guru kontrak ini dibayarkan sesuai UMP (upah minimum provinsi). Kalau setiap guru misalkan sebesar Rp 1.850.000, iya dikalikan 76 guru setiap bulan hasilnya ratusan juta atau hampir mendekati setengah miliar bukanbukan? Tapi saya disini pakai patokan jam mengajar, dimana satu jam dibayarkan sebesar Rp 15.000. Kalau satu minggu 10 jam maka dikalikan 4 minggu. Tidak cuma ini saja tapi ada honor-honor lain, iya sekitar Rp 1.300-1.500 ribu satu bulan.  Plus gaji 13 (sama seperti guru ASN) walaupun hanya sekitar satu jutaan per orang. Ini saya lakukan karena mengingat betapa beratnya pengabdian seorang guru untuk memanusiakan manusia,”tegasnya.

Komitmen dengan Orangtua Siswa

Dengan variabel kebutuhan terutama untuk gaji guru honor komite  dan guru kontrak, dalam mana tidak ada dalam pos anggaran dana BOS. Sehingga sumbangan dana komite menjadi daya dukung pembiayaan gaji guru non ASN ini.

Menanggapi komentar miring dari pembesar di lembaga Ombudsman NTT, Mat Beeh mengatakan sangat tidak mungkin dana sumbangan komite ini dihilangkan. Karena dana BOS maupun postur APBD Provinsi NTT atau kemampuan PAD untuk membiayainya sangat terbatas.

Lebih dari itu sumbangan yang diberikan orangtua siswa ini atas bersetujuan bersama melalui forum rapat.  Jadi sangat tidak mungkin orangtua menanggapi kegaduhan soal ‘pungutan liar’ menurut Ombudsman ini. Sebaiknya Ombudsman tidak terlalu jauh mencampuri urusan sumbangan dana komite sekolah.

“Hemat saya Ombudsman hanya melihat besaran uang komite dengan hitungan jumlah siswa. Omnbudsman membayangkan pihak sekolah yang jumlah muridnya banyak pasti pemasukan miliar. Tapi ombudsman tidak tahu kebutuhan masing-masing sekolah yang sangat variatif. Jadi pihak Ombusman jangan hanya karena satu dua sekolah yang salahgunakan dana komite lalu menggeneralisir semua sekolah,”pinta Mat.

Sembari menambahkan, sebagai kepala sekolah (Kasek) dirinya mempersilahkan pihak-pihak yang berwenang melakukan auditing.

“Kami kepala sekolah negeri saya kira se-NTT ini punya Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS). Baik untuk RABS Dana BOS maupun RABS Dana Komite. Malah ini sangat baik untuk transparansi dan pertanggungjawabannya. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa sekolah masih sangat membutuhkan Dana Komite. Orang luar tidak tahu bagaimana sukadukanya mengelola sekolah. Tapi kami yang jadi pelakunya ini sangat merasakan betapa pentingnya Dana Komite dalam menatalaksana lembaga pendidikan,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *