Tidak Bayar Gaji Guru Kontrak Demo Pemerintah

Kupang, citra-news.com –  KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanna Lisapaly, SH mengingatkan para kepala sekolah agar dalam mengangkat guru komite atau guru kontrak harus berdasarkan analisis kebutuhan. Karena dampaknya akan menjadi masalah setelah gaji guru kontrak tidak bisa dibayar.

“Kita lihat disana-sini ada aksi demonstrasi para guru kontrak. Tuntutannya soal gaji kurang atau gaji tidak dibayar. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan yang disalahkan. Padahal awal penerimaan/pengangkatan guru kontrak tidak melalui procedure yang semestinya. Atau hubungan personal antara kepala sekolah dengan guru kontrak yang bersangkutan. Sehingga tidak heran kalau dalam satu sekolah ada lebih dari satu orang,”kata Yohanna kepada wartawan di Kupang.

Dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan, jelas Yohanna, dimana SD hingga SMP adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi maka akan membias pada kebutuhan guru di setiap tingkatan pendidikan. Bahwa selama belum ada pemisahan kewenangan terdapat ribuan guru kontrak yang tersebar di semua tingkatan pendidikan karena diangkat oleh kepala sekolah.

“Kan pada tahun-tahun 2016 kebawah itu ada ribuan guru sebagai tenaga kontrak. Hampir sebagian guru kontrak yang ada oleh kepala sekolah dan komite ‘mencubit’ dana BOS untuk membayar gaji mereka. Akibatnya kebutuhan peserta didik menjadi terganggu. Hampir-hampir beli kapur tulis saja tidak cukup karena dana BOS harus bayar dua tiga tenaga guru kontrak,”timpalnya.

Kondisi yang ada ini terbawa hingga terjadinya pemisahan kewenangan. Kata Yohanna, dalam data base saat ini di Provinsi NTT terdapat sekitar 2.300 guru kontrak untuk tingkat SMA/SMK, yang belum dibayarkan gaji  mereka. Sudah berulangkali para kontrak ini melakukan aksi demonstrasi. Baik ke pemerintah (eksekutif) maupun ke DPRD, dengan tututan yang sama yakni gaji belum dibayar pemerintah.

Menjawab wartawan dugaan kongkalingkong dengan kepala sekolah dalam pengangkatan guru kontrak, mantan Asisten I Setda Provisni NTT itu menyatakan, jika dalam pemutahiran data base terdapat guru kontrak yang bukan diangkat oleh Komite maka guru-guru kontrak yang bersangkutan tidak akan dibayar. Silahkan guru kontrak yang bersangkutan berhadapan dengan kepala sekolah yang mengangkatnya itu.

Terkait guru kontrak, jelas dia, pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan para kepala sekolah SMA/SMK se-NTT. Kita juga sudah menyusun draft tentang pedoman pengangkatan kepala sekolah an juga guru konrak. Supaya ke depannya kita kerja dalam system. Sesungguhnya awal tahun 2018 ini kita sudah terapkan pedoman yang ada. Akan tetapi terganggu oleh kesiapan ujian nasional (UN) maka kita pending dulu. Pada tahun ajaran 2018/2019 nanti pedoman yang disusun bersama mulai diberlakukan.

Yohanna menambahkan, keberadaan guru-guru komite juga berdasarkan analisis kebutuhan. Ke depannya nanti dari guru komite dinaikkan statusnya ke guru kontrak daerah. Dengan pertimbangan gaji guru kontrak yang ada nantinya dibayar melalui  dana BOS. Sedikitnya sekitar 15 persen dana BOS di setiap sekolah digunakan untuk bayar gaji guru kontrak komite. Namun yang perlu diingat setelah kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi. Karena dana BOS untuk kebutuhan anak didik BUKAN untuk gaji guru kontrak, tegasnya. +++cnc1

 

Editor : marthen radja

Foto : Net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *