Pejabat Kangkangi Aturan Dum Mobil Dinas Terancam Pidana

Aceh, citranews.com – KENDARAAN perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penjualan (penghapusan/pelepasan) kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 62 ayat 2).

Adi Irwan, Wakil Ketua LSM Pusat Kajian Analisis Transaksi Keuangan Daerah/PuKAT Aceh mengatakan, syarat penjualan kendaraan perorangan dinas adalah umur kendaraan perorangan dinas yang dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pihak yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas, jelas dia, adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. Dan permohonan membeli Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

“Akan tetapi sesuai prosedur proses pelepasan aset negara harus dilakukan dalam lelang terbuka seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas. Karena itu penghapusan atau pemutihan kendaraan dinas dengan cara dibeli langsung pejabat negara (Dum) dan menyalahi amanat perundang-undangan yang dimaksud maka pejabat yang bersangkutan dapat dipidanakan,”tegas Irwan seperti  dikutip Serambinews.com

Dia menambahkan, prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (95) dan Pasal 96 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana setiap proses tender harusnya dilakukan secara terbuka lewat media massa. Jika prosedur Dum dilakukan secara tertutup maka pejabat (pengguna/pemakai) dan pejabat pembuat kebijakan terancam pidana.

Perundang-undangan terkait proses Dum diatur juga melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. +++ cnc/web

 

Gambar : Tinggal Kerangka Kendaraan roda empat type Fortuner DH 5 milik Cawagub NTT Benny Litelnoni, setelah terbakar dalam perjalanan menuju lokasi kampanye Paket HARMONI di Desa Kakan Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS . (doc. cnc/web)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *