GARDA Bentukan Ketua DPW PB NTT Disinyalir ILEGAL

Adhy Dami : Kami jajaran Partai BERKARYA Kota Kupang memandang Garda Berkarya bentukan Ketua (mandat) DPW PB NTT, Jan Christofel Benyamin adalah Ilegal. Karena sepengetahuan kami organisasi apapun namanya yang dibentuk harus melalui mekanisme kepartaian.

 

Kupang, citranews.com – LAGI –LAGI sorotan tajam deras mengalir dan berlabuh di hampir semua ruang dan waktu. Setelah Kodapil V DPP Partai BERKARYA menyoroti kealpaan Ketua (Mandat) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PB NTT), Drs. Jan Christofel Benyamin saat Rapat bersama pengurus DPW dengan Kodapil V DPP di Hotel On The Rock Kupang Jumat, 27 April 2018. Kini sang Ketua kembali disoroti soal Garda Berkarya DPW PB NTT, datang dari berbagai elemen partai. Mulai dari tingkat DPW hingga DPC dan bahkan kader dan simpatian Partai BERKARYA di seantero NTT.

“Rapat penting terkait hal inti kepartaian saja tidak hadir. Sementara menghadirkan satu organisasi diluar ruang inti kepartaian entah apa namanya, koq bisa dilakukan. Dan saya baru dengan ini nama. Karena tidak jelas eksistensinya maka sebagai Ketua Partai Berkarya Kota Kupang memandang organsisasi Garda ini Ilegal. Iya, saya berani mengatakan Ilegal dan saya siap mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini,”tegas Adhy Dami, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (DPD PB) Kota Kupang.

Kepada citra-news.com via telepon seluler, Rabu 02 Mei 2018, Dami mengatakan jika di DPW ada garda apakah sudah ada juga Garda di DPP yang empunya partai. Kalau memang organsiasi itu ada secara berjenjang maka langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasikan itu sampai ke tingkat basis. Dengan terdahulu bersosialisasi menjadi bahan masukan apakah organisasi dimaksud perlu ada atau bagaimana.

“Kan begitu mekanismenya. Bukan main hantam kromo saja dan suka-sukanya ketua atau pengurus siapa pun dia. Jangan-jangan organisasi itu jadi tameng perlindungan diri sendiri. Iya itu kepentingan pribadi silahkan. Tapi ini organisasi lho yang namanya Partai Berkarya. Sehingga dalam berinovasi dan berkreasi perlu ada mekanismenya,”ungkap Adhy.

Sementara pada hari yang sama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai BERKARYA (DPC PB) Kecamatan Tanariwu, Yermi Bili Lende atau akrab disapa Jerry Lende kepada citra-news.com by phone mengatakan, nomenklatur pembentukan organisasi harus mengikuti aturan organisasi yang berlaku. “Kan ada peraturan organisasi (PO) yang mestinya dipedomani oleh pengurus partai. Tidak terkecuali seorang ketua partai,”tandasnya.

Itu hal pertama sorotan kami, lanjut Jerry. Kedua, kepengurusan orgnaisasi seharusnya diketahui pengurus di semua tingkatan hingga ke tingkat basis RT/RW. Ketiag, legalitas kepengurusan organsiasi Garda atau apalah sebutannya, jangan dipandang sebagai organisasi untuk melayani kepentingan pengurus di partai.

Karena itu, pinta Jerry, sebagai elemen partai kami mempertanyakan Garda yang dibentuk oleh Ketua DPW PB NTT. Dan kami meminta klarifikasi public melalui media massa terkait kehadiran Garda yang dianggap informasi miring oleh sejumlah elemen. +++ cnc1

 

Gambar : Adhy Dami (kiri) Ketua DPD Partai Berkarya Kota Kupang didampingi Fan Adrianus ketika rapat persiapan menjamu kunjungan Kodapil V DPP Partai Berkarya, Maria Lilyana Meko, Hj. Elisa Pusparani, dan Hj. Frisni Tatni.  (doc. marthen radja/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *