Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

GARDA Bentukan Ketua DPW PB NTT Disinyalir ILEGAL

CitraNews

Kepada citra-news.com via telepon seluler, Rabu 02 Mei 2018, Dami mengatakan jika di DPW ada garda apakah sudah ada juga Garda di DPP yang empunya partai. Kalau memang organsiasi itu ada secara berjenjang maka langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasikan itu sampai ke tingkat basis. Dengan terdahulu bersosialisasi menjadi bahan masukan apakah organisasi dimaksud perlu ada atau bagaimana.

Baca Juga :  Danrem SYAIFUL Ajak HMI Bersatupadu Membangun NTT

“Kan begitu mekanismenya. Bukan main hantam kromo saja dan suka-sukanya ketua atau pengurus siapa pun dia. Jangan-jangan organisasi itu jadi tameng perlindungan diri sendiri. Iya itu kepentingan pribadi silahkan. Tapi ini organisasi lho yang namanya Partai Berkarya. Sehingga dalam berinovasi dan berkreasi perlu ada mekanismenya,”ungkap Adhy.

Sementara pada hari yang sama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai BERKARYA (DPC PB) Kecamatan Tanariwu, Yermi Bili Lende atau akrab disapa Jerry Lende kepada citra-news.com by phone mengatakan, nomenklatur pembentukan organisasi harus mengikuti aturan organisasi yang berlaku. “Kan ada peraturan organisasi (PO) yang mestinya dipedomani oleh pengurus partai. Tidak terkecuali seorang ketua partai,”tandasnya.

Baca Juga :  PASAR Area Rawan COVID Menggairahkan TUGAS Polisi PP
Baca Juga :  Tugas Utama Satpol PP Amankan Perda

Itu hal pertama sorotan kami, lanjut Jerry. Kedua, kepengurusan orgnaisasi seharusnya diketahui pengurus di semua tingkatan hingga ke tingkat basis RT/RW. Ketiag, legalitas kepengurusan organsiasi Garda atau apalah sebutannya, jangan dipandang sebagai organisasi untuk melayani kepentingan pengurus di partai.