Beberkan ‘Dosa’ PSI Bawaslu Laporkan ke Bareskrim

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melakukan kampanye dini, di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Kampanye tersebut berupa pemasangan iklan oleh PSI di media cetak Jawa Pos pada 23 April 2018.

 

Jakarta, citra-news.comKETUA Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Bawaslu menemukan iklan yang dimuat oleh PSI adalah tindakan pidana.

Karena, Abhan merinci pertama, adalah kalimat ‘Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019 Kami tunggu pendapat dan voting anda semua’. Kedua, foto Joko Widodo, lambang Partai Solidaritas Indonesia, Nomor 11, alternatif calon wakil presiden dengan 12 foto dan nama, dan 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara.

Bawaslu menilai, demikian Abhan, perbuatan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal PSI Chandra Wiguna yang memasang iklan di Jawa Pos itu adalah tindak pidana. Padahal, Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Abhan mengatakan, lewat iklan tersebut PSI sudah berupaya menunjukkan citra diri lewat pemasangan logo dan nomor urut. Upaya menunjukkan citra diri itu lah yang dianggap memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 35 UU Pemilu.

“Ini sudah mengandung unsur kampanye. Salah satunya ada logo dan nomor urut. Meski tidak ada visi misi. Karena memenuhi unsur-unsur kampanye namun belumaatnya untuk berkampanye maka ini adalah perbuatan tindak pidana pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,”ucap Abhan ketika

membacakan temuan Bawaslu, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.

Menurut dia, Bawaslu sudah meneruskan dugaan tindak pidana pemilu ini ke Kepolisian dan diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM. Bila terbukti bersalah maka ada ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni merasa dizalimi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kami merasa proses ini tidak adil, tidak fair. Kami merasa dizalimi,” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta.

PSI menilai, Bawaslu tebang pilih hanya menyasar PSI sebagai partai baru. Padahal, kata Antoni, ada berbagai laporan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran start kampanye oleh parpol lain.

 

Kabareskrim Pastikan Usut PSI

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dugaan pidana Pemilu berupa kampanye di luar jadwal yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia ( PSI).

Penyelidikan tersebut didasarkan atas laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Pasti, penyelidikan,” kata Ari saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat 18 Mei 2018. Meski demikian, Ari belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kasus tersebut.

Ari mengatakan, penyelidikan ini tidak hanya dilakukan oleh pihaknya saja, melainkan berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Penagakkan Hukum Terpadu. Ia pun optimistis dapat menyelesaikan perkara itu dalam 14 hari ke depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.  +++ cnc/web

 

Gambar : Kabareskrim,Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol)  Ari Dono. (doc.CNC/Kompas.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *