Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mempersiapkan semua stakeholder untuk menangani masalah human trafficking. Walau demikian oleh Fraksi Partai Golkar DPRD NTT memandang masalah Human Trafficking bukan saja menjadi catatan kritis namun juga dikatakan sudah akrab dengan Gubernur Frans Lebu Raya. Koq begitu?
Kupang, citra-news.com – KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Gabriel Manek, M.Si mengatakan, ada sejumlah catatan kritis yang diberikan Partai Golkar kepada Gubernur Frans Lebu Raya selama 5 (lima) tahun terakhir. Salah satu catatan kritis diantaranya adalah masalah human trafficking (perdagangan orang/manusia)
“Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT, ada sejumlah catatan kritis untuk Gubernur Frans Lebu Raya. Masalah human trafficking adalah salah satu dari catatan kritis yang kami selalu ingatkan dalam setiap kali rapat Dewan bersama Eksekutif. Namun semakin dikritisi dan diingatkan tapi semakin acuh saja. Akibatnya indeks pembangunan manusia (IPM) contohnya, untuk Provinsi NTT mendapat urutan ketiga dari belakang secara nasional,”jelas Manek dalam temu pers di Kantor DPD Partai Golkar NTT, Kupang, Selasa 12 Juni 2018.
Menurut Manek, masalah human trafficking (perdagangan orang) sepertinya sudah sangat akrab dengan Frans Lebu Raya selama menjadi Gubernur NTT di periode 5 tahun terakhir ini. Pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTT selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, kata Manek, masalah human trafficking tidak pernah selesai-selesai juga.
