Human Trafficking MASALAH Akrab Gubernur LEBU RAYA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mempersiapkan semua stakeholder untuk menangani masalah human trafficking. Walau demikian oleh Fraksi Partai Golkar DPRD NTT memandang masalah Human Trafficking bukan saja menjadi catatan kritis namun juga dikatakan sudah akrab dengan Gubernur Frans Lebu Raya. Koq begitu?

Kupang, citra-news.com – KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Gabriel Manek, M.Si mengatakan, ada sejumlah catatan kritis yang diberikan Partai Golkar kepada Gubernur Frans Lebu Raya selama 5 (lima) tahun terakhir. Salah satu catatan kritis diantaranya adalah masalah human trafficking (perdagangan orang/manusia)

“Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT, ada sejumlah catatan kritis untuk Gubernur Frans Lebu Raya. Masalah human trafficking adalah salah satu dari catatan kritis yang kami selalu ingatkan dalam setiap kali rapat Dewan bersama Eksekutif. Namun semakin dikritisi dan diingatkan tapi semakin acuh saja. Akibatnya indeks pembangunan manusia (IPM) contohnya, untuk Provinsi NTT mendapat urutan ketiga dari belakang secara nasional,”jelas Manek dalam temu pers di Kantor DPD Partai Golkar NTT, Kupang, Selasa 12 Juni 2018.

Menurut Manek, masalah human trafficking (perdagangan orang) sepertinya sudah sangat akrab dengan Frans Lebu Raya selama menjadi Gubernur NTT di periode 5 tahun terakhir ini.  Pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTT selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, kata Manek, masalah human trafficking tidak pernah selesai-selesai juga.

“Kami memandang timbulnya masalah human trafficking ini lebih disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah Provinsi NTT dalam penanganannya. Sangat lemah dalam pengawasan dan pengendaliannya. Pemerintah NTT juga tidak sanggup menciptakan sumber daya yang berdampak pada tidak adanya keinginan masyarakat NTT untuk mencari peluang kerja di luar NTT,”tegasnya.

Adanya sarana prasarana balai latihan kerja (BLK) yang memadai, lanjut dia, untuk dapat melatih dan mendidik para tenaga kerja dengan ketrampilan-ketrampilan yang memadai. Karena pada prinsipnya perlu kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan dan ketrampilan yang memadai sebelum mencari kerja di luar negeri. Dengan minimnya ketrampilan kerja yang dimiliki para TKI/TKW asal NTT maka tidak heran kalau mereka-mereka ini diperlakukan secara tidak wajar di luar negeri.

Diakui Manek para tenaga kerja yang mencari peluang kerja ke luar negeri adalah tuntutan kebutuhan. Akan tetapi untuk pengendaliannya pemerintah provinsi NTT perlu menyiapkan sarana prasarana BLK untuk peningkatan skill (ketrampilan). Jika model pengendalian yang demikian tidak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Bahwa dalam rekruitmen tenaga kerja ke luar negeri ini, ada semacam persekongkolan jahat yang perkembangannya terus menyebar hingga  pelosok desa, ungkap Manek.

Oleh akibat persekongkolan jahat itu maka menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi, kata Manek, belakangan ini para TKI/TKW yang minim pengetahuan dan skill banyak yang mati sia-sia di luar negeri.  Dari kejadian setelah meninggal barulah diketahui identitas yang sebenarnya dari TKI/TKW kita. Bahwa kebanyakan pemberangkatan para TKI/TKW asal NTT itu tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.

“Lalu siapa yang disalahkan. Apakah para TKI/TKW atau justru pemerintah yang harus menjadi sorotan. Kami dari FPG DPRD NTT menyororti kalau pemerintah Provinsi NTT lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masalah tenaga kerja kita,”tegasnya.

Hal senada juga dikatakan MEGA, salah satu anggota Satgas Human Trafficking DPD Partai Golkar NTT. Menurut Mega, setelah dirinya turun ke masing-masing gugus tugas bentukan Pemerintah NTT, mendapatkan sejumlah catatan yang berkaitan dengan masalah human trafficking. Terutama para TKI/TKW yang meninggal di luar negeri.

“Umumnya para TKI/TKW asal NTT yang meninggal di luar negeri itu adalah non procedural. Artinya awal pemberangkatan mereka ke luar negeri tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Mereka berangkat ke luar negeri selain tidak memiliki kecakapan skill yang memadai juga tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi,”jelas Mega.

Dia menyebutkan, hingga minggu kedua Juni 2018 TKI/TKW yang meninggal di luar negeri sebanyak 37 orang. Kepada TKI/TKW yang meninggal ini Satgas Human Trafficking DPD Partai Golkar NTT melakukan pendampingan mulai dari penjemputan mayat di Bandara dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulangkannya hingga ke alamat yang bersangkutan.

“Malam ini (Selasa 12 Juni 2018) saya jemput satu mayat TKI asal Kabupaten Kupang. Nanti hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 jemput satu lagi mayat TKI asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Ini jadi pekerjaan berat tapi karena masalah kemanusiaan Partai Golkar  selalu siaga melakukannya,”ungkapnya. +++ cnc1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *