“Kami memandang timbulnya masalah human trafficking ini lebih disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah Provinsi NTT dalam penanganannya. Sangat lemah dalam pengawasan dan pengendaliannya. Pemerintah NTT juga tidak sanggup menciptakan sumber daya yang berdampak pada tidak adanya keinginan masyarakat NTT untuk mencari peluang kerja di luar NTT,”tegasnya.
Adanya sarana prasarana balai latihan kerja (BLK) yang memadai, lanjut dia, untuk dapat melatih dan mendidik para tenaga kerja dengan ketrampilan-ketrampilan yang memadai. Karena pada prinsipnya perlu kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan dan ketrampilan yang memadai sebelum mencari kerja di luar negeri. Dengan minimnya ketrampilan kerja yang dimiliki para TKI/TKW asal NTT maka tidak heran kalau mereka-mereka ini diperlakukan secara tidak wajar di luar negeri.
Diakui Manek para tenaga kerja yang mencari peluang kerja ke luar negeri adalah tuntutan kebutuhan. Akan tetapi untuk pengendaliannya pemerintah provinsi NTT perlu menyiapkan sarana prasarana BLK untuk peningkatan skill (ketrampilan). Jika model pengendalian yang demikian tidak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Bahwa dalam rekruitmen tenaga kerja ke luar negeri ini, ada semacam persekongkolan jahat yang perkembangannya terus menyebar hingga pelosok desa, ungkap Manek.
Oleh akibat persekongkolan jahat itu maka menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi, kata Manek, belakangan ini para TKI/TKW yang minim pengetahuan dan skill banyak yang mati sia-sia di luar negeri. Dari kejadian setelah meninggal barulah diketahui identitas yang sebenarnya dari TKI/TKW kita. Bahwa kebanyakan pemberangkatan para TKI/TKW asal NTT itu tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.
