‘SAKSI BISU’ Kursi DPRD NTT di Pandapat Akhir Fraksi

Ebu Tho: Dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara khusus menyampaikan proficiat kepada pasangan calon (Paslon) ‘VICTORY – JOS’ yang sudah mendulang suara lebih banyak dari tiga Paslon lainnya pada Pilgub NTT tanggal 27 Juni 2018.

Kupang, citra-news.com – PASCA Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 27 Juni 2018, DPRD Provinsi NTT menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2017.

Mirisnya, dalam rapat dewan kali ini banyak tempat duduk kosong. Baik di jejeran kursi anggota DPRD NTT (legislatif) maupun pada deretan kursi eselonering birokrat (eksekutif). Meskipun ada seribu satu macam alasan untuk atasannya masing-masing.

Khususnya Pilkada di 1kabupaten dan Pilgub di NTT, Kasintus Proklamasi Ebu Tho di ruang Komisi I DPRD NTT, Jumat 29 Juni 2018 kepada citra-news.com mengatakan, hasil Pilgub NTT dimana sesuai perhitungan cepat (quick count) Paslon Vicktory – Jos menempati urutan teratas. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi dan proficiat untuk Paslon Vicktory – Jos. Meskipun sedang dalam proses perhitungan hingga ke KPU nantinya. Akan tetapi dari pergerakan angka yang ada sudah tidak jauh berbeda dengan hasil quick count.

“Seperti dalam Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTT itu, kami menyampakan terima kasih kepada pemerintah dan aparat keamanan TNI dan Polri serta seluruh masyarakat NTT. Yang telah menjaga suasana jalannya pelaksanaan Pemilukada 27 Juni 2018. Sehingga semua berjalan dengan tertib dan aman tanpa adanya gangguan yang berarti,”kata Ebu Tho.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT, jelas dia, Fraksi Gerindra menyampaikan proficiat kepada Gubernur NTT an jajarannya yang telah bekerja keras sehingga dalam periode TA 2015, TA 2016, TA 2017 Provinsi NTT telah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Namun disadari opini WTP bukan tujuan akhir dari semua upaya membangun NTT. Dan bukan merupakan JAMINAN bahwa semua akan baik-baik saja. Namun bagaimanapun pemerintah harus taat azas dan taat hukum dalam mengelola keuangan dan asset daerah.  

Fraksi Gerindra juga mencermati bahwa masalah Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi NTT harus menjadi prioritas penanganannya. Bahwa masih banyak guru honorer dari SD sampai SMA/SMK yang mengajar tanpa  status yang jelas dan standard. Guru-guru SD, SMP di pedesaan diajar oleh mereka yang tamat SMA saja. Honorarium mereka tidak menentu. Dana BOS banyak diselewengkan oleh Kepala sekolah yang tidak bertanggungjawab.

Demikian halnya di bidang Kesehatan banyak sekali Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak mempunyai tenaga medis yang memadai. Honor mereka juga tidak teratur dan berdasarklan kebijakan pimpinan saja. Fraksi Gerindra kepingin mendapat informasi terkait masalah tenaga kependidikan dan kesehatan di NTT ditangani bersama antara pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT.

“Pada rapat Pendapat Fraksi hari ini hanya saya sendiri yang hadir dan menyampaikan pendapat ke hadapan sidang. Apa alasannya saya tidak bisa menyampaikan lebih jelas lagi. Kita harus jaga etika juga. Tapi yang pasti teman-teman lain di Komisi I yang juga punya kesibukan masing-masing,”ucap Ebu Tho.

Pantauan citra-news.com dalam Rapat Dewan Akhir Fraksi hari itu, dari 65 orangg/anggota DPRD NTT diluar Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, hanya HADIR berjumlah 27 ANGGOTA. Ini dibuktikan (tertangkap kamera) dengan hasil tanda tangan basah yang dibubuhkan. Sementara ada 5 anggota yang ‘titip’ dengan tertulis “T” dan tertulis didalam dan diluar kolom tanda tangan.

Fakta yang sama juga untuk kelompok eksekutif. Dari jumlah 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Setda Provinsi NTT itu, pejabat yang HADIR dalam ruang sidang hanya 19 PEJABAT. Dengan rincian 11 KEPALA (Eselon II) Dinas dan Kasat Pol PP atas nama Yohanis L. Hawula. Dan sisanya jabatan Sekretaris Dinas (Sekdis). Yakni Sekdis Peternakan, Kehutanan, Badan Pengembangan SDM Daerah, dan Sekdis Badan Kepegawaian Daerah. Juga Kepala Sub Bagian (Kasubag) Biro Perekonomian, Kasubag PDE Dinas Pariwisata, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kebudayaan, dan Kepala UPT PTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

“Iya pasca Pilgub ini kami di eksekutif banyak pejabat yang sudah ‘rasa-rasa’ diri. Setelah pak Gubernur Frans Lebu Raya turun dari jabatannya ini, apakah masih ‘dipakai’ atau tidak dalam jabatan di Gubernur NTT yang baru nanti. Terutama dalam kaitannya dengan item pekerjaan proyek akan ada banyak masalah yang timbul. Makanya ada banyak kursi kosong yang jadi ‘saksi bisu’ pada rapat dewan kali ini,”kata seorang pejabat sembari meminta namanya untuk tidak dipublikasikan. +++ cnc1

 

Gambar : Sebagian besar kursi kosong di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT. Di Kursi pimpinan tampak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya (kiri) dan Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno (kanan) menyimak pendapat Fraksi Gerindra. Doc. marthen radja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *