Dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT, jelas dia, Fraksi Gerindra menyampaikan proficiat kepada Gubernur NTT an jajarannya yang telah bekerja keras sehingga dalam periode TA 2015, TA 2016, TA 2017 Provinsi NTT telah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Namun disadari opini WTP bukan tujuan akhir dari semua upaya membangun NTT. Dan bukan merupakan JAMINAN bahwa semua akan baik-baik saja. Namun bagaimanapun pemerintah harus taat azas dan taat hukum dalam mengelola keuangan dan asset daerah.
Fraksi Gerindra juga mencermati bahwa masalah Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi NTT harus menjadi prioritas penanganannya. Bahwa masih banyak guru honorer dari SD sampai SMA/SMK yang mengajar tanpa status yang jelas dan standard. Guru-guru SD, SMP di pedesaan diajar oleh mereka yang tamat SMA saja. Honorarium mereka tidak menentu. Dana BOS banyak diselewengkan oleh Kepala sekolah yang tidak bertanggungjawab.
Demikian halnya di bidang Kesehatan banyak sekali Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak mempunyai tenaga medis yang memadai. Honor mereka juga tidak teratur dan berdasarklan kebijakan pimpinan saja. Fraksi Gerindra kepingin mendapat informasi terkait masalah tenaga kependidikan dan kesehatan di NTT ditangani bersama antara pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT.
“Pada rapat Pendapat Fraksi hari ini hanya saya sendiri yang hadir dan menyampaikan pendapat ke hadapan sidang. Apa alasannya saya tidak bisa menyampaikan lebih jelas lagi. Kita harus jaga etika juga. Tapi yang pasti teman-teman lain di Komisi I yang juga punya kesibukan masing-masing,”ucap Ebu Tho.
