VICKTORY-JOS Jadi ‘Buah Bibir’ Fraksi di DPRD NTT

Paslon Gubernur dan Wagub NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi atau dengan tagline VICTORY – JOS, jadi ‘buah bibir’ secara nasional. Iya, atas UNGGULAN SUARA dari Paslon Nomor 4 ini maka jadi ‘buah bibir’ alias begitu banyak ucapan-ucapan selamat dari semua elemen masyarakat. Tidak terkecuali buah bibir dari 9 Fraksi di DPRD Provinsi NTT.

Kupang, citra-news.com – PERHITUNGAN CEPAT (Quick Count) di gelanggang Pilkada 27 Juni 2018 secara nasional figure pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (Calon Gubernur/Cagub dan Josef A. Nai Soi (Calon Wakil Gubernur/Cawagub NTT mengantongi 35.20% atau 743.708 suara per suara masuk 88.48%.

Prosentase suara Victory – Jos sebesar 35,20 persen tersebut diatas dihitung berdasarkan data quick count (perhitungan cepat) KPU secara nasional versi Partai Golkar, Jumat 29 Juni 2018. Atau 2 (dua) hari setelah Pilkada Serentak di 171 daerah di Indonesia, Rabu 27 Juni 2018. Sehingga adalah layak secara regional NTT warga pemilih melalui para wakilnya yang duduk di kursi DPRD Provinsi NTT menyampaikan proficiat atas keunggulan Victory – Jos dari 3 (tiga) Paslon lainnya di Pilgub/Wagub Provinsi NTT 2018.

Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Puageno pada akhir penyampaian Pendapat Akhir 9 (Sembilan) Fraksi menyimpulkan kesemua Fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir telah menyampaikan proficiat atas suara unggulan untuk Paslon Victory – Jos.

Kami atas nama Pimpinan DPRD NTT juga selaku kader Partai Golkar, ucap Puageno, menyampaikan selamat atas kepercayaan suara rakyat kepada Paslon Nomor 4 atas nama Viktor Bungtuilu Laiskodat dan Joseph A. Nai Soi.

Namun sayangnya,  ucapan-ucapan entah dari Fraksi juga Ketua DPRD NTT ini hanya didengar oleh segelintir orang yang mengikuti sidang. Ucapan Selamat kepada Victtory – Jos dan agenda rapat penyampaikan pendapat akhir Fraksi ini hanya disaksikan oleh ratusan kursi kosong  yang semestinya diduduki oleh pejabat eksekutif dan anggota legislatif.

Adalah fakta pantauan citra-news.com di Aula Utama Gedung DPRD NTT, Kupang, Jumat 29 Juni 2018, dari 65 orang/anggota DPRD NTT diluar Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, hanya HADIR berjumlah 27 ANGGOTA. Ini dibuktikan (tertangkap kamera) dengan hasil tanda tangan basah yang dibubuhkan. Sementara ada 5 anggota yang ‘titip’ dengan tertulis “T” baik tertulis didalam dan diluar kolom tanda tangan.

Fakta miris yang sama juga untuk kelompok eksekutif. Dari jumlah 52 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Setda Provinsi NTT itu, pejabat yang HADIR dalam ruang sidang hanya 19 PEJABAT. Dengan rincian 11 KEPALA (Eselon II) Dinas dan Kasat Pol PP atas nama Yohanis L. Hawula. Sisanya jabatan Eselon III diantyaranya Sekretaris Dinas (Sekdis) Peternakan, Sekdis Kehutanan, Sekdis Pengembangan SDM Daerah, dan Sekdis Badan Kepegawaian Daerah. Juga Kepala Sub Bagian (Kasubag) Biro Perekonomian, Kasubag PDE Dinas Pariwisata, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kebudayaan, dan Kepala UPT PTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Dalam Rapat Paripurna ke-11 masa Sidang II DPRD Provinsi NTT ini kesembilan Fraksi di menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2017. Kesembilan Fraksi di DPRD NTT ini Menyoroti KINERJA Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya selama tahun 2013 sampai 2018 (Periode 5 Tahun ke-2) kepemimpinannya.

Hal yang paling krusial adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun anggaran berturut-turut yang dinilai semua Fraksi adalah syarat kepentingan. Bahwa selama 5 tahun terakhir kepemimpinan Frans Lebu Raya tidak semua pelaksanaan pembangunan berakhir tuntas sempurna. Tertutama masalah Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kepariwisataan serta  agenda-agenda pembangunan yang lainnya. Tidak terkecuali 6 Tekad NTT Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan.

Ada 5 point yang menjadi Catatan Kritis Fraksi Keadilan dan Persatuan (FKP). Diantaranya, Hasil Temuan BPK RI Perwakilan NTT terkait Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan yang meliputi 13 point temuan. Oleh karenanya FKP mendesak pemerintah (Gubernur/Wagub) NTT dan jajarannya untuk segera menyelesaikan secara cepat dan tepat.

Berikut,  dana BOS di bidang Pendidikan disinyalir disalahmanfaatkan. Masalah penyertaan modal pada perusahaan Daerah (PD) milik Pemerintgah Provinsi NTT yakni PT Flobamora dan PT Jamkrindo mutlak perlu dilakujkan evaluasi kinerja. Bahwa PT Flobamora dengan Nilai Penyertaaan Modal (NPM) sampai 2017 sebesar Rp 19.426.813.000. Namun kontribusi terhadap PAD hanya sebesar Rp 1.364.712.955. Terhadap hal ini FPK minta pemerintah untuk segera mengevaluasi PT Flobamora.

Juga PT Jamkrida dengan NPM sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 50 miliar. Namun tidak ada kontribusi terhadap PAD dan hanya memberikan kontribusi tahun 2017 itu hanya sebesar Rp 603.963.801. FKP juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan STADION OEPOI  yang BERMASALAH. Mengingat banyaknya event olah raga terutama event Olah raga tingkat Provinsi NTT pada September 2018. Terutama Stadion Oepoi merupakan stadion kebanggaan milik Rakyat NTT. +++ cnc1

 

Gambar : Disaksikan banyak KURSI KOSONG di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Kupang Jumat 29 Juni 2018. Di kursi paling depan hanya tampak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya (kiri) dan Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno (kanan) menyimak pendapat Fraksi. Doc. marthen radja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *