Namun sayangnya, ucapan-ucapan entah dari Fraksi juga Ketua DPRD NTT ini hanya didengar oleh segelintir orang yang mengikuti sidang. Ucapan Selamat kepada Victtory – Jos dan agenda rapat penyampaikan pendapat akhir Fraksi ini hanya disaksikan oleh ratusan kursi kosong yang semestinya diduduki oleh pejabat eksekutif dan anggota legislatif.
Adalah fakta pantauan citra-news.com di Aula Utama Gedung DPRD NTT, Kupang, Jumat 29 Juni 2018, dari 65 orang/anggota DPRD NTT diluar Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, hanya HADIR berjumlah 27 ANGGOTA. Ini dibuktikan (tertangkap kamera) dengan hasil tanda tangan basah yang dibubuhkan. Sementara ada 5 anggota yang ‘titip’ dengan tertulis “T” baik tertulis didalam dan diluar kolom tanda tangan.
Fakta miris yang sama juga untuk kelompok eksekutif. Dari jumlah 52 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Setda Provinsi NTT itu, pejabat yang HADIR dalam ruang sidang hanya 19 PEJABAT. Dengan rincian 11 KEPALA (Eselon II) Dinas dan Kasat Pol PP atas nama Yohanis L. Hawula. Sisanya jabatan Eselon III diantyaranya Sekretaris Dinas (Sekdis) Peternakan, Sekdis Kehutanan, Sekdis Pengembangan SDM Daerah, dan Sekdis Badan Kepegawaian Daerah. Juga Kepala Sub Bagian (Kasubag) Biro Perekonomian, Kasubag PDE Dinas Pariwisata, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kebudayaan, dan Kepala UPT PTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.
Dalam Rapat Paripurna ke-11 masa Sidang II DPRD Provinsi NTT ini kesembilan Fraksi di menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2017. Kesembilan Fraksi di DPRD NTT ini Menyoroti KINERJA Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya selama tahun 2013 sampai 2018 (Periode 5 Tahun ke-2) kepemimpinannya.
Hal yang paling krusial adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun anggaran berturut-turut yang dinilai semua Fraksi adalah syarat kepentingan. Bahwa selama 5 tahun terakhir kepemimpinan Frans Lebu Raya tidak semua pelaksanaan pembangunan berakhir tuntas sempurna. Tertutama masalah Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kepariwisataan serta agenda-agenda pembangunan yang lainnya. Tidak terkecuali 6 Tekad NTT Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan.
