Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry E. Pelt, SH saat membuka Pekan Panutan Pajak 2026 di Kantor Camat Maulafa, Selasa (2/6/2026). Doc. CNC/Prokopim Setda kotakpg
Citra News.Com, KUPANG – DI TENGAH tekanan efisiensi anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mulai mengirim pesan politik yang tegas. Bahwa pembangunan kota tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.
Pajak daerah kini ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menguji tingkat partisipasi warga dalam menggerakkan roda pemerintahan.
Pesan itu mengemuka saat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, SH membuka Pekan Panutan Pajak 2026 tingkat Kecamatan Maulafa, di halaman Kantor Camat Maulafa, Selasa (2/6/2026).
Turut mendampingi Sekda, diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang Semuel Mesakh, S.STP., M.Si., Camat Maulafa, Emanuel A. Eliaser, S.H, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes, Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H. Da Costa, S.Sos., M.Si,
Kegiatan yang sekilas tampak sebagai agenda rutin perpajakan itu sesungguhnya merefleksikan arah baru tata kelola pemerintahan Kota Kupang. Yaitu memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menariknya, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Kupang dari daerah pemilihan Maulafa. Antara lain Ritla Neda Lalay, S.H., Salomon A. F. Pellokila, A.Md., Dance Bistolen, S.Pd., Djuneidi C. Kana dan Dominggus Kale Hia, S.H.
Juga hadir perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Maulafa.
Sekda Jefry memberikan apresiasi khusus kepada para anggota DPRD yang hadir sebagai bentuk nyata komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Ini adalah kehadiran anggota DPRD terbanyak yang saya temui dalam kegiatan kemasyarakatan. Kehadiran ini menunjukkan bahwa suara masyarakat benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan dalam kerja nyata,” ungkapnya.
Kehadiran para legislator tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga menggambarkan adanya kesadaran politik bersama bahwa isu pajak kini telah menjadi agenda strategis daerah.
