JOHANNA Minta Identifikasi Kerusakan SARPRAS Pendidikan

Setelah terjadi di Donggala dan Palu Sulawesi Tenggara, Jumat 28 September lalu, pada Selasa 2 Oktober 2018 Gempa ‘berkeliling’ dan melabuhkan guncangan di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT.  Apakah juga menimbulkan korban?

Kupang, citra-news.com – MENYUSUL terjadinya Gempa di bumi SUMBA khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Johanna Lisapali, SH meminta pihak dinas pendidikan di masing-masing kabupaten untuk melakukan pendataan dan mengidentifikasi kerusakan sarana prasana (Sarpras) pendidikan yang ada.

“Kami belum mendapatkan jumlah yang terdampak tapi kami telah menginformasikan ke pihak dinas pendidikan untuk segera melakukan identifikasidan pendataan kondisi riilnya seperti apa. Baik menyangkut keadaan siswa dan guru juga tingkat kerusakan Sarpras pendidikan di wilayah masing-masing terdampak gempa. Terutama Sarpras untuk satuan pendidikan SMA/SMK,”ungkap Johanna di ruang kerjanya, Selasa 2 Oktober 2018.

Dijelaskan Johanna, bukan hanya karena gempa Dinas Pendidikan Provinsi NTT melakukan identifikasi dan pendataan terkait Sarpras pendidikan. Namun karena tuntutan kebijakan pendidikan sesuai DAPODIK untuk dilakukan intervensi penanganannya sesuai menu DAK (dana alokasi khusus).

“Ini perlu angka riil Sarpras apa saja yang menjadi prioritas. Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta, serta jumlah peserta didik. untuk dianggarkan melalui menu DAK (dana alokasi khusus) APBN dan atau APBD Provinsi untuk non fisik,”tandasnya.

Di dalam menu DAK fisik dari APBN, lanjut dia,  sudah mengatur soal kebutuhan ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, peralatan sekolah, laboratorium, unit sekolah baru (USB) atau mess guru.  Apakah dibangun per unit atau dalam bentuk paket sesuai standar hasil Musrenbang nasional.

Sementara Hans Bengu, Kepala Seksi SMK menambahkan, terkait peristiwa gempa di Sumba Timur dan Sumba Barat, pihaknya  sudah dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dari wilayah terdampak. Khususnya kondisi satuan pendidikan SMA/SMK serta Sarpras yang ada.  Terlepas dari ada tidaknya bencana, sudah menjadi tugasnya untuk mendata lokasi sasaran bantuan Sarpras SMA per sekolah. Untuk dilakukan intervensi bantuan dana dari sumber DAK Provinsi tahun 2018.

Sedikitnya, sebut Hans, ada 99 SMA yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT mendapat bantuan DAK Provinsi tahun 2018. Dari jumlah sekolah yang ada ini dengan volume kegiatan ada yang mendapat 1-2 ruang atau paket. Artinya ada sekolah yang dibangun antara 1-2 ruang/paket Sarpras dan peralatan pendidikan.

Contohnya di Kabupaten Alor untuk SMAN Maiwal dibangun 1 ruang Laboratorium IPA. Di SMAN Pureman Alor dibangun 2 ruang RKB Di SMAN Baranusa dibangun 1 paket jamban siswa. Di SMAN 1 Ende mendapat 2 paket peralatan media. Di SMAN 2 Sulamu Kabupaten Kupang mendapat bantuan DAK membangun 2 ruang RKB. Demikian halnya di sejumlah sekolah lainnya yang sudah terdata di Dapodik dan menu DAK Provinsi  tahun 2018.

Menjawab realisasi anggaran DAK Provinsi sampai dengan September 2018, Johanna mengatakan, untuk DAK terealisasi keaungan sebesar 70-an persen. “Kita tunggu proses dari sekolah penerima dana DAK Fisik untuk dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan Tunjangan guru. Sedangkan DAK Non fisik kita harus menunggu dari pusat. Khususnya untuk Hari Aksara Internasional dan Bimtek Kurikulum. Masih tersisa sekitar 40-an persen diperkirakan sekitar bulan Okober ini sudah bisa direralisasikan,”jelas Johanna. +++ cnc1

Gambar : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara, Johanna E. Lisapaly, SH (kiri) didampingi Kepala Seksi SMK, Hans Bengu.

Foto : doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *