GURU Honorer Lakukan DEMONSTRASI ke Gubernur VIKTOR

Sedikitnya 603 guru di Kota Kupang masih bersatus guru honor Kategori 2 (K-2) dengan gaji sebulan hanya sekitar 300-an ribu. Kendati demikian mampukah Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menyiapkan modal dan lokasi usaha jika guru honor yang ada harus beralih profesi?

Kupang, citra-news.com –SAKA Nenosaban, S.Th, Koordinator Aksi Demo Damai para guru honor se-Kota Kupang  ke Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Lasikodat, dia mengingatkan kepada pemerintah bahwa permasalahan pokok yang dihadapi para tenaga honor terutama guru honorarium regular dan guru K-2 adalah kesejahteraan.

Kepada wartawan usai bertatap muka dengan Gubernur NTT, VIKTOR, Senin 22 Oktober, Saka mengatakan, tidak semudah pemerintah Provinsi NTT menempuh jalan keluar masalah kesejahteraan guru honor dengan mengalihkan profesi dari guru ke wiraswasta murni.

“Persoalannya begini, ada sebagian guru yang sudah berdedikasi puluhan tahun, walaupun hanya dihargai dengan honor 300 ribu sebulan. Bagi saya tawarana pak Gubernur Viktor ini sesuatu yang positif. Tetapi bagaimana dengan teman-teman guru yang lain yang sudah mengajar puluhan tahun. Ingat kami tidak hanya mengajar tetapi juga menddidik generasi bangsa membangun sumber daya manusia (SDM). Dengan berdedikasi puluhan tahun member bukti kalau kami mencintai pekerjaan ini,”ungkap Saka, Guru SD Negeri Oepoi Kota Kupang, di Aula Fernandes Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl El Tari Kota Kupang, Senin 22 Oktober 2018.

Sembari memperkenalkan identitasnya, Saka menegaskan, kapasitas saya dalam Aksi Damai hari ini sebagai Koordinator.  Yang membawahi semua teman-teman guru honorer mulai dari TK sampai SMA/SMK se-Kota Kupang. Termasuk beberapa tenaga teknis yang ada di kantor-kantor. Kami hampir 1000 lebih orang yang lain tidak bisa masuk kedalam Aula Fernandes karena kapasitas ruangan ini tidak mencukupi.

“Spirit utama yang kami tuntut ke pemerintah dalam tatap muka kami dengan Gubernur NTT hari ini adalah soal KESEJAHTERAAN. Bagaimana para guru honor hanya dihargai palingan antara 75.000-300.000 sebulan.  Ada juga yang terima honor 900.000 sebulan dan itu yang saya kira paling tinggi. Dan rata-rata yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ada guru guru yang mengajar mulai tahun 1986. Inikan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah,”kata Saka yang mengaku sudah mengambdi 15 tahun jadi guru honor itu.

Sebagai guru honor, lanjut dia, tidak hanya mengajar mata pelajaran tertentu. Tetapi juga ada banyak tugas tambahan seperti melatih ketrampilan, drum band, kegiatan pramuka, dan lain-lain tugas tambahan. Ini yang dlakukan oleh guru K-2 di Kota Kupang yan berjumlah 603 orang. Dan mengajar di tingkat TK sampai dengan SMA/SMK, tidak termasuk guru honor regular dan juga tenaga teknis lainnya.

Sehingga semangat yang kami bangun bersama, beber Saka, untuk sedikit memaksa Gubernur NTT harus beratatap muka langsung dengan kami para guru honor ini adalah, pertama, soal kesejahteraan. Itu tuntan pertama dan terutama.  Karena selama ini sumbernya hanya dari uang komite yaitu kesanggupan orang tua murid. Nah, di Kota Kupang ini tidak semua orangtua murid mampu secara ekonomi. Ada begitu banyak orangtua yang tidak mampu sehingga berpengaruh pada honor bulanan yang diterima para guru.

Hal kedua, soal bapak gubernur sarankan supaya kami alih profesi saja. Memang ini saran positif. Kalau ribuan guru honor ini harus beralih profesi saya kira agar sulit. Karena ada banyak guru yang sudah mengajar puluhan tahun. Kalau harus alih profesi jadi wira usaha, saya kira sebagai pemerintah saran yang seperti ini bukan  jalan keluar yang terbaik. Karena kalau saja mau beralih profesi mungkin ketika awal-awal tahun guru yang bersangkutan mengajar. Tapi sudah puluhan tahun, bisa dibayangkan.  Itu artinya guru yang bersangkutan dengan semangat yang ada dalam dirinya adalah dedikasi. Bukan  soal seberapa besar gaji honor yang dia dapat.

Dengan berdedikasi tinggi yang memanusiakan manusia itu bukan perkara mudah. Menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, atau memiliki moral dan budi pakerti yang luhur, itu adalah tugas guru. Kalau hanya hanya membiarkan guru PNS yang mengajar sangat tidak cukup  untuk puluhan ribu sekolah dari semua tingkatan (lembaga) pendidikan yang ada. Apalagi dengan pengangkatan guru PNS ini terbatas dan tidak dilakukan setiap tahun.

Hal yang ketiga, lanjut Saka, terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah. Saran yang positif ini bapak Gubernur Viktor perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Diantaranya dari segi usia. Sangat tidak mungkin ada guru yang sudah punya cucu lalu saat ini harus alih profesi. “Kalau saya sendiri siap-siap saja. Asalkan pemerintah daerah sudah siapkan modal dan lokasi usaha. Dan itu hanya mungkin guru honor yang baru-baru dong bisa menerima tawaran bapak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Tapi perlu diingat kewajiban pemerintah adalah bagimana mencari jalan keluar yang terbaik. Bukan memberikan saran seolah-olah pemerintah mau cuci tangan dalam mengurus kesejahteraan para guru honorer,”pungkasnya. +++ cnc1

Gambar : SAKA Nenosaban, Koordinator Aksi Damai para Guru Honor se-Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Aula Fernandes Gedung Sasando di Kupang, Senin 22 Oktober 2018

Foto : Doc.CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *