Dalam memantau dan mengawasi, lanjut Sipri, LKPP juga memberikan penilaian kinerja terhadap unit kerja yang melakukan layanan pengadaan secara elektronik (E-Purchasing). Terhadap kegiatan pembangunan fisik baik yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
“Transparansi, percepatan, dan akuntable sangat sesuai dengan visi misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini. Dan Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku lembaga independen yang melakukan pengadaan, selalu siap melakanakan dan mengamankan visi misi ini,”tegasnya.
Piagam penghargaan COE yang kami terima pada tanggal 30 Oktober 2018 di Gedung ITB Bandung itu, lanjut Sipri, menunjukkan prestasi sekaligus prestise bagi Pemerintah Provinsi NTT. Dimana menjadi salah satu dari 44 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia yang meraih penghagaan COE ini. Bahkan Provinsi NTT meraih posisi ke-5 COE Terbaik tingkat nasional.
“Prestasi gemilang ini adalah hasil kerja keras dari kita semua. Jika kita bekerja dengan hati yang iklas dan jujur maka tentunya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Bahwa segala kritikan dan cemoohan dari berbagai pihak adalah cambuk bagi kita di Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi NTT untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi,”ungkap Sipri saat memimpin apel sore hari itu.
