Karena itu, lanjut dia, kita konsultasikan dengan pihak kementerian pendidikan, agar membuka cabang dinas supaya rentang kendalinya lebih dekat. Tapi memang ada syaratnya yakni dalam satu cabang dinas harus ada 100-150 SMA/SMK. Hal ini nanti kita undang Dinas P dan K Provinsi NTT untuk diskusikan itu.
Lagi-lagi soal kewenangan penanganan pendidikan pemrintah provinsi. Menurut Jimmy dan juga diamini Alex Ena bahwa dalam pertemuan bersama pihak kementerian pendidikan. Kami menegaskan bahwa NTT adalah juga bagian dari NKRI. Terkait hal ini dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menyampaikan bahwa ada Menteri Kabinet Kerja menyatakan bahwa SDM NTT berada pada urutan terendah di Indonesia.
“Saya katakan, itu menteri koq bodoh begitu? Justeru yang berperan menempatkan NTT berada pada urutan terbawah nasional, inikan pemerintah pusat. Kita terus dianaktirikan. Karena itu saya sudah dua kali datang kesana saya selalu bilang bahwa pemerintah pusat harus intervensi anggaran jsteru lebih untuk daerah-daerah kepulauan di Indonesia Timur seperti di NTT ini. Kalau hanya boleh berteriak saja bahwa NTT paling bodoh (rendah SDM) di republic ini, lalu darimana anggaran supaya membuat masyarakat NTT juga sama pintarnya dengan daerah lainnya di Indonesia.
Menurut Jimmy tidak bisa kita pungkiri dengan PAD kita yang masih kecil atau tidak seberapa ini. Lalu apa yang bisa kita buat? Sudah tentu kita tidak bisa berbuat lebih. Karena itu pemerintah pusat wajib untuk membantu NTT dengan menggelontor sejumlah anggaran yang lebih banyak lagi. Untuk percepatan pembangunan di bidang pendidikan maka harus ada intervensi anggaran lebih dari pemerintah pusat. Harus dipandang bahwa NTT juga bagian dari Indonesia dan NKRI.
Dalam kaitannya dengan regulasi (aturan-aturan) di lingkup Provinsi NTT, tambah Jimmy, saat ini Komisi V sedang membahas Ranperda Usul Prakarsa Komisi V DPRD NTT. Yaitu tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di NTT. Kita target sebenarnya di masa sidang yang lalu itu sudah selesai. Tetapi kita kemudian hearing (dengar pendapat) untuk mendapat masukan dari perbagai pihak. Bahwa dalam urusan pendidikan kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Dana dalam masa sidang ini kita akan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraaan pendidikan Provinsi NTT. +++ marthen/citra-news.com
Gambar : Jimmy Sianto dan Alex Ena di hadapan elemen mahasiswa Kelompok Cipayung Kota Kupang di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang Timor-Provinsi NTT, Kamis 02 Mei 2019
Foto : Doc. CNC/marthen radja
