Jimmy : “MENTERI Koq Omong BODOH Begitu?”

Perlakuan terhadap kelompok masyarakat ‘marhaen’ terutama buruh migrant dan guru honor atau guru kontrak sangat tidak manusiawi. Kepada guru honor dan guru kontrak hanya dihargai dengan upah sebesar Rp 150.000 per bulan. Padahal gurulah yang memanusiakan manusia dan guru pulalah yang mencerdaskan anak bangsa. Miris bukan?

Kupang, citra-news.com –KETUA Komisi V (Lima) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, JIMMY Sianto menyayangkan para pihak yang memperlakukan guru sangat tidak manusiawi. Soal upah yang didapat guru sangat tidak sebanding dengan upayanya yang sudah mencerdaskan anak bangsa.

Hal ini disampaikan Jimmy saat tatap muka dengan elemen mahasiswa Kelompok Cipayung Kota Kupang yang melakkan aksi demo damai di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kamis 02 Mei 2019. Kelompok Cipayung dimaksud minus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terdiri dari PMKRI dibawah kendali Ketua Presidium (Kepres) Engelbertus Boli Tobin; GMKI oleh Ferdinand Umbu Tay Hambandima (Ketua Cabang); GMNI oleh Aprianto Punomo Kono (Sekretaris umum/Sekum); dan PMII oleh Hasnu Ibrahim (Ketua Umum/Ketum).

Jimmy juga senada dengan beberapa pokok pikiran dalam orasi kelompok mahasiswa ini. Bahwa ada banyak ketimpangan yang terjadi di NTT. Masalah human trafficking, masalah upah, soal Kesra guru diberikan tidak tepat, serta tunjangan insentif guru ASN dan non ASN. Juga berkaitan dengan urusan pendidikan termasuk minimnya Sarpras (sarana prasarana) pendidikan.

“Berkaitan dengan urusan pendidikan adalah menjadi kepedulian kami di Komisi V DPRD NTT. Kami sudah membuat usulan Ranperda tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di NTT. Dan satu hal yang harus dan terus diperjuangkan anggota dewan adalah menyangkut THR (tunjangan hari raya). Bahwa THR jangan hanya ASN atau pejabat tapi juga THR untuk guru honor dan guru kontrak,”tegas Jummy di ruang rapat Komisi V DPRD NTT Kamis, 02 Mei 2019.

Khususnya bagi guru honor dan guru kontrak, lanjut Jimmy, ketika kami turun ke wilayah luar Kota Kupang, ada banyak fakta miris yang kami temui. Gaji guru honor atau guru kontrak dibayarkan dibawah standar UMP (upah Regional Provinsi). Mereka hanya dibayar Rp 150.000 per bulan. Itupun tidak diterima rutin setiap bulan.

“Miris memang fakta ini. Sudah upah rendah lalu mereka dibayarkan 3 bulan sekali dan bahkan 6 bulan sekali. Tapi pemerintah menuntut guru harus melakukan ini dan itu. Lho bagaimana kualitas pendidikan bisa diraih sementara kesejahteraan mereka tidak terlayani secara baik,” tandasya.

Jimmy membeberkan, dalam memperjuangkan nasib guru ini, Komisi V sdah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) di legslatif dan eksekutif. Hasilnya mulai tanggal 1 Januari 2019 pemerintah memberikan tunjangan atau tambahan insentif untuk Guru Honor dan Gur Kontrak.

Ditegaskan, pemberian tambahan insentif tidak hanya guru honor komite yang ada di sekolah negeri. Akan tetapi jua guru honor yang ada di yayasan-yayasan sekolah swasta. Karena sekolah-sekolah yang dibawah Yayasan atau sekolah swasta juga punya peran yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.

“Dalam konteks UMP untuk guru ini saya bilang jangan berpikir dia itu mau jadi guru honor karena dia butuh pekerjaan. Tapi harus diingat, dia adalah juga guru yang pengabdiannya sama seperti guru ASN lainnya yakni mengajar dan mendidik. Entah guru ASN maupun guru honor/kontrak, kami perjuangkan untuk mendapatkan tambahan insentif. Karena mereka ini punya peran yang sama yakni meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa,”tegasnya berulang.

Sementara menyangkut THR itu yang belum masuk dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah). Tapi sudah bergulir di rapat-rapat dewan. Mudah-mudahan Ranperda tentang THR ini Dia berharap, dalam agenda rapat-rapat akhir masa jabatan DPRD NTT periode 2014-2019 bisa membuahkan hasil menjadi Ranperda. Atau anggota dewan yang baru untuk periode 2019-2024 harus bisa tntas memperjuangkan THR guru khususnya guru honor dan guru kontrak ini. Karena hal ini penting dalam menunjang pelayanan pendidikan menuju peningkatan Sumber Daya Manusia NTT.

Mengenai THR, lanjut dia, saya  (Jimmy Sianto) katakan sesuai agama saya bahwa Tuhan Yesus lahir bukan hanya khusus untuk ASN dan pejabat negara. Tetapi Tuhan Yesus Lahir untuk semua manusia. Sehingga adalah pantas guru yang bukan ASN pun mendapat THR pada hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus lahir bukan hanya untuk ASN bukan untuk DPR. Tetapi Tuhan Yesus lahir lahir bagi semua. Baik mereka yang ASN jga mereka yang guru honor dan kontrak itu sama-sama merayakannya.

Begitupun hari raya Idul Fitri untuk merayakan kemenangan. Kata Jimmy, itu bukan saja pegawai negeri atau DPR saja yang merayakan. Karena itu perjuangan kita DPR adalah harus ada THR untuk semua yang sudah mengabdi bagi nusa dan bangsa, ucap Jimmy.

Hal lain menyangkut sarana prasarana (Sarpras) pendidikan, Jimmy mengakui sebelumnya dia menyampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Bahwa kami di NTT masih minim ketersediaan Sarpras dan fasilitas pendidikan. Juga terkait kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tidak EFEKTIF Kepala Sekolah Urus UPT Pendidikan

Sebelum peralihan kewenangan, kata Jimmy, ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) berada di region-region (wilayah). Ada region 1, region 2 dan seterusnya. Namun saat ini UPT yang ada dihilangkan dan dibagi ke masing-masing sekolah. Dimana kepala-kepala sekolah adalah exoficio menjadi kepala UPT. Ini dirasakan sangat tidak efektif dan efisien. Kepala sekolah jangan dipusingkan lagi dengan urusan administrasi. Karena nantinya tidak focus mengurusnya.

Karena itu, lanjut dia, kita konsultasikan dengan pihak kementerian pendidikan, agar membuka cabang dinas supaya rentang kendalinya lebih dekat. Tapi memang ada syaratnya yakni dalam satu cabang dinas harus ada 100-150 SMA/SMK. Hal ini nanti kita undang Dinas P dan K Provinsi NTT untuk diskusikan itu.

Lagi-lagi soal kewenangan penanganan pendidikan pemrintah provinsi. Menurut Jimmy dan juga diamini Alex Ena bahwa dalam pertemuan bersama pihak kementerian pendidikan. Kami menegaskan bahwa NTT adalah juga bagian dari NKRI. Terkait hal ini dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menyampaikan bahwa ada Menteri Kabinet Kerja menyatakan bahwa SDM NTT berada pada urutan terendah di Indonesia.

“Saya katakan, itu menteri koq bodoh begitu? Justeru yang berperan menempatkan NTT berada pada urutan terbawah nasional, inikan pemerintah pusat. Kita terus dianaktirikan.  Karena itu saya sudah dua kali datang kesana saya selalu bilang bahwa pemerintah pusat harus intervensi anggaran jsteru lebih untuk daerah-daerah kepulauan di Indonesia Timur seperti di NTT ini. Kalau hanya boleh berteriak saja bahwa NTT paling bodoh (rendah SDM) di republic ini, lalu darimana anggaran supaya membuat masyarakat NTT juga sama pintarnya dengan daerah lainnya di Indonesia.

Menurut Jimmy tidak bisa kita pungkiri dengan PAD kita yang masih kecil atau tidak seberapa ini. Lalu apa yang bisa kita buat? Sudah tentu kita tidak bisa berbuat lebih. Karena itu pemerintah pusat wajib untuk membantu NTT dengan menggelontor sejumlah anggaran yang lebih banyak lagi. Untuk percepatan pembangunan di bidang pendidikan maka harus ada intervensi anggaran lebih dari pemerintah pusat. Harus dipandang bahwa NTT juga bagian dari Indonesia  dan NKRI.

Dalam kaitannya dengan regulasi (aturan-aturan) di lingkup Provinsi NTT, tambah Jimmy, saat ini Komisi V sedang membahas Ranperda Usul Prakarsa Komisi V DPRD NTT. Yaitu tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di NTT. Kita target sebenarnya di masa sidang yang lalu itu sudah selesai. Tetapi kita kemudian hearing (dengar pendapat) untuk mendapat masukan dari perbagai pihak. Bahwa dalam urusan pendidikan kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Dana dalam masa sidang ini kita akan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraaan pendidikan Provinsi NTT. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Jimmy Sianto dan Alex Ena di hadapan elemen mahasiswa Kelompok Cipayung Kota Kupang di Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang Timor-Provinsi NTT, Kamis 02 Mei 2019

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *