Ferry : Dengan mengemukanya kasus suap megaproyek Meikarta, KPK diminta tidak pandang bulu mengusut tuntas orang-orang JOKOWI yang terlibat di dalamnya. KPK juga harus mampu mengawasi seluruh kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf, karena terbuka kemungkinan potensi kepala daerah lainnya menyelewengkan kewenangan dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye politik 2019.
Jakarta, citra-news.com – FERRY JULIANTO, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto ini meminta KPK serius mengusut kasus dugaan suap megaproyek Meikarta hingga tuntas hingga tuntas. Termasuk Tim Sukses (Timses) dan oknum-oknum petinggi di Parpol pendukung JOKOWI-MA’RUF. Juga kepala daerah lainnya karena kewenangan menyelewengkan anggaran negara untuk kepentingan kampanye pencitraan Capres/Cawapres Nomor Urut 1 (Satu) itu di Pilpres 2019.
“Saya kira KPK tetap harus berani mengusut itu,” kata Ferry seperti dikutip reporter Tirto, M. Ahsan Ridhoi, Kamis 18 Oktober 2018.
Ferry berharap KPK mampu mengawasi seluruh kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf. Dengan mengemukanya kasus ini, Ferry menilai, terbuka kemungkinan potensi kepala daerah lainnya menyelewengkan kewenangan dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye politik tahun 2019.
Kepala daerah pendukung petahana dalam Pilpres 2019, sebut Ferry, telah banyak yang terjerat korupsi. Tercatat pada Juni 2018 KPK menangkap dua kepala daerah PDIP yakni, Bupati Purbalingga (Ketua DPC PDIP Purbalingga) TASDI. Dia diduga terlibat kasus suap pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua Tahun 2018.
Selain itu Ketua DPC PDIP Blitar (Wali Kota Blitar) SAMANHUDI Anwar juga jadi pesakitan atas kasus suap senilai Rp1,5 miliar izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar, nilai proyeknya Rp23 miliar.
Lebih dari itu, Ferry menyebut, proyek Meikarta, sebagai wujud nyata pemerintahan Jokowi memang telah berlaku ugal-ugalan. “Meikarta itu kan sudah jelas melanggar. Legalitasnya belum ada, tapi menteri langsung meresmikan,” kata Ferry.
Menteri yang dimaksud Ferry adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meresmikan proyek ini pada 29 Oktober 2017 lalu. Ia pun meminta kepada politikus senior Golkar itu untuk bertanggung jawab pada proyek ini.
“Kenapa sampai harus ada upaya gratifikasi itu? Pasti ada yang enggak beres dalam proses perizinannya. Kenapa kemudian itu diresmikan?” tuturnya.
Menurut Ferry, sebagai menteri, dengan data-data dan akses yang dimiliki, Luhut semestinya sudah tahu bahwa proyek Meikarta bermasalah. Apalagi dalam prosesnya sudah banyak media yang menyoroti peluang permasalahannya.
Luhut sebenarnya telah memberikan tanggapan terkait proyek Meikarta yang diresmikannya. “Kan banyak izin di sana, yang tidak saya tahu, pas saya tanya, enggak ada masalah izin tadi,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober lalu.
