MERENDA Tambal Sulam di APBD Provinsi NTT (Jilid Satu)

Foto ALEXANDER Take Ofong, S.Fil, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja

Tambal sulam anggaran dan atau program kegiatan alias ‘Pergeseran Siluman’ alokasi dana APBD Provinsi NTT bak bola api yang terus bergelinding. Geser Dana APBD tahun 2018 ke tahun 2019 itu menjadi titik awal silang sengketa pemahaman antara eksekutif selaku pemilik pekerjaan/program dan legislative yang punya kewenangan Hak Budgeting sesuai aturan perundangan-undangan.

Citra-News.Com, KUPANG – HUBUNGAN KEMITRAAN antara eksekutif dan legislative di tingkat Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai diretas. Titik nadirnya pada pelaksanaan program-program pembangunan untuk kemaslahatan rakyat. Dan hampir pasti di tataran masyarakat akar rumput terkesan tidak peduli akan silang sengketa pemahaman di tataran elit. Tapi cilakanya rakyat jualah akan mempertanyakan dimana letak ‘pemerataan yang berkeadilan’ dalam pembangunan yang dinikmatinya itu.

Persoalan ‘Pergeseran Siluman’ dana APBD sebesar Rp 60 miliar dengan aplikasinya pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, menjadi topik menarik dan secara maraton dibahas dalam Rapat-rapat Fraksi. Sedikitnya ada 6 (enam) Fraksi dari 9 Fraksi di DPRD Provinsi NTT terus ‘bernyanyi’ soal pergeseran siluman itu. Diantaranya Fraksi Demokrat, PDIP, PAN, Hanura, Keadilan dan Persatuan, Gerindra.

Foto Winston Neil Rondo, S.Pt

“Sedikitnya ada 6 Fraksi yang sama-sama kita punya pemahaman yang sama soal pergeseran dana APBD yang kami sebut sebagai Pergeseran Siluman ini. Dan ini adalah kejahatan anggaran yang serius untuk dikupastuntaskan. Mulai sekarang kita harus bicara clear and clean. Bukan tunggu di Perubahan APBD 2019 baru dibicarakan. Itu dipastikan anggota DPR yang Baru (2019-2024, red) hanya setuju-setuju saja. Wong mereka tidak ikut bahas,”ujar Winston Neil Rondo, S.Pt di Gedung 2 DPRD NTT, di bilangan Jl.Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Kamis 20 Juni 2019.

Setelah semua Fraksi mendengar penjelasan Gubernur melalui Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi melalui Tanggapan Gubernur atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Kamis, 13 Juni 2019. Maka secara maraton dilakukan Rapat Komisi sejak Kamis 13 Juni hingga Jumat 21 Juni 2019.

Mirisnya, lembaran semacam peringatan rapat-rapat ini TIDAK ada Nomor, Stempel/Cap dan Tanda tangan ANWAR Puageno selaku Ketua DPRD Provinsi NTT. Dan apa lacurnya? Pantauan citra-news.com  selama berhari-hari kegiatan Rapat Fraksi itu, banyak anggota DPRD NTT yang mangkir. Meskipun tidak setiap hari tapi kehadirannya ‘senin kemis’ saja. Tidak terkecuali oknum-oknum pimpinan DPRD.

Foto Lampiran Jadwal Kegiatan DPRD NTT Bulan Juni 2019

“Bagaimana kita mau rajin datang. Pelayanan kebutuhan rapat yang seharusnya dilakukan ASN di Sekretariat Dewan (Setwan), juga ikut mangkir. Padahal di Absensi  jelas dibubuhkan tanda tangan/paraf. Koq bisa ada tanda tangan dan paraf sementara orangnya tidak ada secara fisik. Perilaku-perilaku kongkalingkong dengan titip tanda tangan dan atau paraf begini, kalau terus terpelihara mau jadi apa rakyat kita,”ungkap oknum anggota DPRD NTT yang minta namanya tidak ditulis.

Ada Aroma Kongkalingkong Antarpimpinan?

Melingkar pada pusaran Pergeseran Siluman  dana APBD di kegiatan/proyek Infrastruktur sebesar Rp 60 miliar, David Wadu (Ketua Komisi IV) DPRD NTT menyatakan Komisi IV TIDAK tahu sama sekali kalau ada pergeseran dana APBD.

“Sebagai ketua saya tidak tahu. Saya baru ketahui setelah ada laporan Fraksi Demokrat pada Sidang Paripurna pada Pemandangan Umum Fraksi tanggal 11 Juni 2019 lalu.  Kalau informasi menyangkut pembangunan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sumba Timur, saya juga mendapat penjelasan dari Plt. Kepala Dinas PUPR NTT (Maksi Nenabu, red),” ucap anggota dewan dari PDI Perjuangan ini saat ditemui citra-news.com, Kamis 13 Juni 2019.

Foto DAVID Wadu, ST (kanan) dan JEFRY Banunaek

Menurut David yang juga mantan konsultan PPIP (Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan) tahun 2011 dan didampingi Jefri Banunaek di ruang Komisi IV, bahwa pembangunan ruas jalan provinsi di lintas Selatan Kabupaten Sumba Timur telah disepakati bersama DPRD NTT. Anggaran yang diputuskan sebesar Rp 74 miliar lebih. Saya (David Wadu, red) tidak tahu kalau dikatakan Fraksi Demokrat bahwa dana pembangunannya dipindahkan sebagiannya untuk pembangunan ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang. Pemerintah (eksekutif) juga tidak menjelaskan itu.

“Terus terang kami tidak tahu kalau ada pergeseran dana versi Fraksi Demokrat. Koq itu ada salah satu anggota Fraksi ada disini,”ucap David sambil menunjuk Boni Jebarus yang duduk diantarai beberapa anggota Komisi IV lainnya.

Jadi pergeseran dana  yang dimaksud Fraksi Demokrat apakah juga sudah diketahui sebelumnya oleh pimpinan DPRD NTT? Saya juga tidak tahu. Karena bisa dimaklumi pembacaraan lebih lanjut kami sudah lebih banyak berada di lapangan untuk Reses dan Kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil) sekaligus untuk kepentingan Pileg (pemilihan legislative) 2019.

Namun tersendus kabar dalam pembahasan APBD 2018 dan perubahannya dibicarakan antar pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) eksekutif Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Banggar legislative.

Banggar legisltatif diantaranya berasal dari pimpinan dewan, pimpinan komisi dan atau anggota Fraksi yang paham mekanisme dan aturan pelaksanaan keuangan daerah. Dengan waktu dan tempat pembahasannya, any time, any person, dan anywhere- waktunya kapan saja, dengan siapa saja (pimpinan) dan tempatnya dimana saja atau tidak harus di kantor.

Dan konon orang-perorang pejabat saja (by person)  dengan komunikasi verbal by phone

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fill mengakui kalau pembicaraan terkait ruas jalan priorotas dan dana pembangunannya, telah dibicarakan bersama dinas/intansi yang menjadi mitra kita.

“Khususnya  hal-hal yang menyangkut infrasktur dibicarakan di Komisi IV. Kan di Komisi IV juga ada anggota  utusan dari masing-masing fraksi. Karena itu sudah tentu anggota Fraksi juga turut mengetahui hal-hal apa yang nantinya dibicarakan di Komisi. Demikian sebaliknya hal-hal apa yang diketahui di Fraksi menjadi bahan masukan bagi Komisi,” jelas Alex dari Partai Nesdem itu di ruang kerjanya, Kamis 13 Juni 2019.

Kalau soal ruas jalan di Bokong – Lelogama Kabupaten Kupang, lanjut Alex, adalah ruas jalan yang menjadi prioritas program pemerintah Provinsi NTT.  Apalagi kasesibilitas di ruas itu untuk kepentingan nasional yakni radar terbesar di Indonesia Observatorium Timau. Untuk kepentingan intenasional adalah jalan akses lintas utara Timor menuju ke Negara Timor Leste.

“Kita selaku DPR yang punya hak budgeting pun harus mengikuti hal apa yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah. Apa yang kita perjuangkan juga kan untuk kepentingan rakyat. Hanya saja ada prioritas-prioritas sesuai kebutuhan,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *