65 Anggota DPRD NTT Dihargai Pin EMAS 10 Gram

Drs. TOBIAS Ngongo Bulu, Sekretaris DPRD Provinsi NTT. Doc. Foto CNC/marthen radja.

Pemerintah Provinsi NTT menghabiskan anggaran Rp 1 miliar untuk belanja atribut. Emblem yang terbuat dari logam mulia (emas) seberat 10 gram adalah bagian atribut yang diterima secara gratis oleh 65 anggota dewan yang terhormat. Luar biasa bukan?

Citra-News.Com, KUPANG – SEBAGAI bentuk penghargaan kepada anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  periode 2019-2024, pemerintah rela menghabiskan APBD provinsi senilai Rp 1 miliar. Anggaran Rp 1 miliar tersebut dipakai untuk belanja atribut berupa Emblem atau pin emas seberat 10 gram. Serta pengadaan pakaian seragam DPR sebanyak 5 (lima) pasang untuk masing-masing anggota dewan.

“Jangan melihat karena pin berupa emas murni ini. Akan tetapi nilai dari bentuk penghargaan pemerintah (eksekutif) terhadap mitranya anggota legislative. Tidak mungkin pemerintah memberikan penghargaan kepada wakil rakyat yang biasa disapa ‘yang terhormat’ itu dengan pin dari logam murahan,”ungkap Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Drs. TOBIAS Ngongo Bulu kepada sejumlah awak media di Kupang, Jumat, 30 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, sesuai dengan schedule ke-65 anggota DPRD Provinsi NTT dilantik pada tanggal 03 September 2019. Terkait hajatan negara ini pihaknya telah menyebarkan 1000 undangan termasuk 65 anggota dewan yang mau dilantik. Para anggota dewan yang terhormat ini pada hari H-nya dilantik di Aula Utama Gedung DPRD NTT yang baru selesai direnovasi.

“Sudah tentu tidak semua 1000 orang yang diundang menempati Aula Utama karena kapasitasnya hanya mampu mengisi sekitar 400 orang. Selain 65 anggota dewan yang terhormat juga Forkopimda dan unsur-unsur yang terkait dalam protokoler,”tandasnya.

Menjawab wartawan apakah 65 anggota dewan sudah bisa menggunakan pin emas 10 gram itu, Toby mengatakan atribut itu disematkan secara simbolis kepada tiga orang anggota DPRD saja. “Saya kira teman-teman wartawan jangan mengedepankan itu. Karena kita harus berada pada pandangan yang sama. Kalau ada yang punya pandangan lain, dan ini sangat mengganggu dalam pelaksanannya. Bahwa yang jelas emblem itu ada 65 yang saat ini sedang dalam proses pengadaannya”.

Jawaban Toby yang bernada miris ini dilatari komentar miring dari beberapa oknum anggota DPRD NTT. Ada yang beri komentar di media massa bahwa pin emas ini terlalu mahal untuk dirinya. Sebaiknya dana untuk beli pin emas atau emblem ini digunakan untuk kebutuhan rakyat. Ada juga angota dewan yang tidak yakin kualitas dan bobot emblem sehingga perlu ditimbang atau ditakar lagi.

Drs. TOBIAS Ngongo Bulu, saat diwawancarai sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat 30 Agustus 2019. Doc. Foto CNC/marthen radja.

Menurut Toby adalah aneh kalau ada anggota dewan yang berpendapat demikian. Pin emas atau Emblem ada 65 keping yang disiapkan pemerintah. Ini sebagai lambang (symbol) jabatan kedewanan. Emblem itu tidak berarti marwah dewan. Atau tidak berarti bahwa jabatan dewan itu diukur dengan emas 10 gram. Itu tidak demikian, tegasnya.

Disebutkan, atribut yang disiapkan pemerintah adalah 65 emblem dan 5 (lima) pasang seragam dewan. Kalau ada anggota dewan yang menyentil soal harga pin emas ini iya sah-sah saja. Akan tetapi inilah bentuk penghargaan pemerintah terhadap anggota dewan yang terhormat. Demikian halnya pakaian seragam tidak langsung dipakai saat pelantikan. Karena menyangkut ukuran badan tentunya masing-masing anggota dewan tidak sama. Sehingga baik pin emas maupun pakaian diberikan secara simbolis saja. Singkatnya pemerintah siapkan pakaian dinas dan atribut berupa emblem atau pin emas 10 gram.

“Kalau ada anggota dewan yang nantinya tidak mau pakai ini emblem, iya silahkan saja. Karena dia rasa atribut ini terlalu mewah sehingga hanya pakaian seragam saja. Apalagi ada wartawan juga menulis menolak dalam pemberitaannya. Padahal ini bentuk penghargaan bagi anggota dewan yang biasa disapa ‘yang terhormat’ ini,”tegasnya.

Toby juga tidak merinci harga satuan dari masing-masing barang yang disiapkan pemerintah ini. Juga anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaannya ini berasal dari anggaran murni atau APBD  perubahan tahun 2019. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *