Lima CAPIM KPK Singgahi Meja Presiden JOKOWI

Foto Ilustrasi Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019. Doc. Foto CNC/ Indrianto Eko Suwarso-ANTARA.

Hasil fit and proper test DPR Lima Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diserahkan  ke Presiden untuk disetujui.

Citra-News.Com, JAKARTA – RAPAT Paripurna DPR RI yang digelar Senin 16 September 2019 dengan agenda laporan Komisi III Soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Rapat yang digelar siang sekitar pukul 13.00 WIB dengan agenda utama yakni laporan Komisi III yang telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan memilih lima pimpinan KPK untuk periode 2019-2023.

“Iya ada paripurna, jam 13.00 siang nanti,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar .

Kelima pimpinan KPK terpilih itu yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Pada sidang yang digelar sebelumnya Jumat 13 September 2019 dini hari pekan lalu, Komisi III juga telah sepakat memilih FIRLI Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

“Laporan hasil fit and proper test Komisi III DPR RI terhadap Capim KPK RI,” ujar Indra. Nantinya setelah rapat paripurna menyetujui hasil fit and proper test oleh Komisi III ini, lima nama tersebut akan dikembalikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disetujui lalu dilakukan pelantikan.

Selain itu, rapat paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perkawinan. Berikutnya, akan ditetapkan nama-nama anggota Pansus dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Selanjutnya, paripurna mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja BAKN DPR RI tahun 2018-2019. Paripurna dilanjutkan dengan laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dan laporan Tim Penguatan Diplomasi Perlemen DPR RI.

Juga disampaikan laporan Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan UU terkait Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DIY. Rapat paripurna bakal menetapkan nama-nama anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali kepada Tirto. id mengatakan, anggota pansus ini bukan untuk menyusun undang-undang pemindahan ibu kota, tetapi untuk menyikapi usulan pengkajian pemindahan ibu kota yang digagas Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Jadi bukan Pansus membuat UU pemindahan ibu kota. Kan Presiden mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya. DPR meresponsnnya dengan membentuk Pansus soal kajian pemindahan ibu kota. Jadi ini adalah Pansus tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah,” ucap Amali saat dihubungi, Senin 16 September 2019. +++ citra-news.com/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *