PEMKAB Sikka Menerapkan PEMBANGUNAN Berbasis KELUARGA

Bupati dan Wakil Bupati Sikka, ROBBY Idong dan ROMANUS Woga pose bersama Keluarga Teladan Kabupaten Sikka 2019. Doc. CNC/humas setda sikka

Bupati Robby : Semua warga masyarakat berhak mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah. Apalagi menyangkut pelayanan dasar masyarakat sehingga tepat dapat melakukan intervensi pembangunan

Citra-News.Com, MAUMERE – BUPATI Kabupaten Sikka, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT), FRANSISKUS Roberto Doigo, S.Sos, M.Si mengingatkan pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan harus tahu pasti jumlah warga dan mengenal lebih dekat semua masalah warganya.  Sehingga tepat ketika pemerintah melakukan intervensi pembangunan.

Pemerintah sudah saatnya memperhatikan pembangunan berbasis keluarga. Langkah awal adalah para pemimpin wilayah benar-benar mengetahui, mengenali secara dekat jumlah keluarga, status keluarga, tempat tinggal dan keadaan kesehatan keluarga di wilayah atau daerahnya masing-masing,”demikian Bupati yang biasa disapa ROBBY Idong.

Pernyataan sang bupati sikka ini dikemukakan di hadapan peserta kegiatan Advokasi dan Kie Program KKBPK bagi pemangku kebijakan, di Aual CAPA Hotel Resort Maumere, Jumat 22 November 2019.

Dalam kegiatan yang melibatkan 160 kepala desa, lurah dan camat  se-Kabupaten Sikka tesebut,  Roby Idong menekankan bahwa saat ini tidak ada lagi para pemimpin di wilayah Kabupaten Sikka, baik kepala desa/lurah dan camat yang bicara diatas kertas saja.

“Para kepala desa, lurah dan camat jangan hanya bicara diatas kertas. Sudah saatnya turun ke lapangan dan kerja. Kenali lebih dekat dengan warga masyarakatnya secara detail. Seorang pemimpin wilayah harus mengenal lebih dekat keadaan warganya,”pintanya.

Sembari menambahkan, pemimpin juga harus mengetahui jumlah warganya. Hal ini penting untuk melakukan pengambilan  keputusan dalam pelayanan kepemimpinannya. Sehingga pemimpin tersebut dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sangat bermafaat agar program-program pembangunan bisa tepat sasaran, tepat orangnya, dan tepat jumlahnya.

Selain itu dengan kebijkan yang dibuat  diharapakan semua warga harus mendapatkan pelayanan yang sama terutama pelayanan  akan hak-hak dasar warga. Sehingga program mana yang menjadi prioritas yang sesegera mungkin dilaksanakan. Dan program mana yang bisa ditunda pelaksanaannya.

“Ke depan wajib melaporkan secara sistematis tentang keadaan masyarakat secara detail. Sehingga dapat menjadi acuan pertimbangan pemanfaatan anggaran yang akan digunakan untuk mengintervensi masalah-masalah keluarga dan masyarakat. Yang tentunya berpedoman pada  RPJMD 2018-2023. Dengan visi misinya yaitu pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023,”pungkasnya. +++ arnold/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *