Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd saat diwawancarai di Kantor Dinas P dan K Provinsi NTT di bilangan Jl. Soeharto Naikoten 1 Kupang, Timor-NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.
Dalam rancangan APBD 2020 khususnya untuk sector Pendidikan, total belanja langsung dan belanja tidak langsung senilai 1 triliun lebih atau tepatnya Rp 1.659.724.861.884. Sumber pembiayaan/belanja terjadi jika ada pos pendapatan. Salah satu sumber potensial APBD adalah PAD
Citra-News,Com, KUPANG – PADA tahun Anggaran (TA) 2020, besarnya sumbangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (PAD Prov.NTT) dari sector pendidikan mengalami angka kenaikan yang sangat fantastis dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan kebijakan APBD dimana total belanja langsung dan belanja tidak langsung senilai Rp 1,6 triliun lebih.
Diketahui, RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 ada 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah. Diantaranya untuk kebutuhan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas Daerah 6). Dalam rancangan APBD 2020 khususnya sector Pendidikan total belanja langsung dan belanja tidak langsung senilai 1 triliun lebih atau tepatnya Rp 1.659.724.861.884. Dengan rincian belanja langsung sebesar Rp 804.584.625.884.- dan belanja tidak langsung sebesar Rp 855.140.236.000. (sumber: Nota Keuangan Atas RAPBD Provinsi NTT Tahun 2020).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK) Provinsi NTT,Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd mengatakan, pada TA 2020 sumbangan untuk peningkatan PAD provinsi dari Dinas PK Prov. NTT mengalami kenaikan sangat fantastis dari angka sumbangan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau tahun 2019 angka sumbangan yang menjadi ‘jatah’ dari dinas ini sebesar Rp 70 juta. Tapi kami terlampaui dari target ini yakni sebesar Rp 79 juta. Sedangkan pada TA 2020 ditargetkan hampir 1 (satu) miliar. Saya tidak hafal persis angkanya tapi lebih kurang Rp 970-an juta harus masuk kas PAD. Ini memang sebuah angka yang sangat fantastis. Nah untuk bisa mencapai target ini perlu dicarikan sumber-sumber baru,“kata Benyamin saat diwawancarai di kantornya di bilangan Jl.Soeharto Naikoten 1 Kupang, Timor –NTT, Senin 03 Pebruari 2020.
Menurut Benyamin sumber baru yang dimaksud adalah bagian dari usaha dari sekolah. Yaitu bersumber dari SMA/SMK Negeri khususnya. Diketahui sejak tahun 2017 kewenangan pegelolaan lembaga pendidikan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi.
“SMA/SMK Negeri menjadi sasarannya. Mereka wajib memberikan sumbangan untuk PAD kita. Iya diatas 2 juta untuk SMA Negeri, tapi kita akan data lagi unit usaha apa saja yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan kalau sekolah kejuruan (SMKN) diatas 5 juta karena mereka punya unit-unit produksi dan memiliki jurusan yang bisa mendapatkan penghasilan,”tandasnya.
