Ketua DPRD NTT Enggan Beberkan Dana Refocussing dan Pinjaman 1,5 Triliun

Patris Laliwolo  angkat bicara soal refocussing anggaran dan dana pinjaman daerah. Pada prinsipnya, tegas dia, anggota DPRD Provinsi NTT menyetujui pembahasan terkait pinjaman ke PT SMI senilai 1,5 triliun. Juga topik bahasan terkait refocussing anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga terdampak. Baik terdampak Covid-19 dan badai seroja pada tanggal 5 April 2021.

Citra-News.Com, KUPANG – PERIHAL rapat tertutup gabungan komisi DPRD Provinsi NTT yang digelar pada Rabu 19 Mei 2021 memantik sejumlah tanya beberapa para awak media masa. Lantaran hal itu membuat para awak media harus menunggu berjam-jam di area gedung wakil rakyat itu. Walau demikian usai rapat beberapa awak media berhasil menemui beberapa pihak yang terlibat langsung dalam rapat tertutup tersebut.

Beberapa awak media yang ada diantaranya menyampari Ketua DPRD Provinsi NTT, EMILIA Nomleni di ruang kerjanya. Sebelumnya para awak media  melapor tujuan mewawancarai sang Ketua DPRD Provinsi NTT kepada ibu TIN, salah satu sekretaris pimpinan dewan.

“Ooo…belum. Kita belum ada keputusan…”, ucap Nomleni singkat sembari mengangkat tangan kanannya isyarat penolakan. Juga berlalu pergi begitu saja menuju ruang kerjanya, meninggalkan kerumunan wartawan yang berkehendak mendapatkan informasi soal agenda rapat tertutup tersebut.

Para awak media inipun tidak patah arang. Mereka langsung menghadang PATRIS Laliwolo, anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PDIP. Tapi sebelumnya berhasil mewawancarai Sekda Provinsi NTT, BENEDIKTUS Polo Maing.

“Tadi dalam rapat dewan bersama pimpinan OPD dan pak Sekda, ada beberapa agenda penting yang dibahas. Soal dana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)  dan Bank NTT. Dengan total pinjaman sebesr 1,5 triliun.  Kita juga membahas soal tambahan dana refocussing yang senilai 342 miliar,”demikian di gedung DPRD Provinsi NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Rabu 19 Mei 2021.

Khususnya soal dana refocussing tambahan, jelas Patris, untuk tahun anggaran 2021 pemerintah NTT membuat kebijakan Refocussing lagi sekitar Rp 342 milyar lebih.  Sementara pada tahun 2020 sudah dilakukan refocussing anggaran sebesar Rp 68 miliar lebih.

Untuk hal ini, lanjut dia, maka kita (DPRD Provinsi NTT, red) ingatkan pemerintah. Dari dana sudah yang direfocussing koq ada refocussing tambahan lagi? Jangan-jangan itu dialokasikan lagi pada program kegiatan yang baru. Sebab itu tidak ada dalam APBD. Kalau ada biaya lagi produk di kegiatan yang baru diambil dari APBD yang sudah kita tetapkan dengan pos belanjanya masing-masing maka kita harus bahas ulang ketika ada nomenklatur kegiatan program baru dari sumber dana yang direcofussing. Itu tidak bisa karena hal itu kita sudah sosialisasikan dan sudah ditetapkan Perda-nya.

Menjawab soal dana yang direfocussing sebesar 342 miliar lebih ada beberapa OPD yang tidak dijatahkan, Patris mengakui benar adanya. Kata dia, karena ada rasionalisasi dari beberapa OPD untuk dikumpulkan dulu di pos BTT (biaya/belanja  tak terduga). Setelah itu dikemblikan lagi kemana-mana, priority dulu ke bidang kesehatan dalam kaitannya dengan penanganan pandemi Covid-19. Juga untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dan lain-lain.

Maksud kita dana yang dikumpulkan di BTT yang namanya Refocussing tadi tidak boleh digunakan untuk belanja-belanja diluar program yang sudah kita tetapkan. Kalau belanja lagi pada program dan kegiatan yang sudah kita tetapkan dengan program baru atau kegiatan baru diluar yang sudah kita tetapkan dan diluar yang sudah kita sepakati bersama di dalam produk hukum yang namanya Perda itu, berarti kita harus bahas lagi.

“Itu tidak boleh karena dari haasil refocussing dana sebesar 68 miir itu kami sudah sepakati bersama dan sudah di-Perda-kan. Padahal spirit dari refocussing anggaaran adalah untuk bagaimana pemulihan  dan percepatan ekonomi  terdampak pandemi Covid-19. Ditambah lagi dengan penanganan pasca badai Seroja serta bencana alam dan juga bagaimana ke Jaring Pengaman Sosialnya,”kata Patris.

Menurut dia, awal kebijakan mengenai refocussing anggaran adalah pemulihan dan penanganan kesehatan warga terdampak Covid-19.  Iya, vaksinnya sudah sampai dimana, jumlahnya sudah berapa orang. Perharinya berapa dilakukan vaksin.

“Data-data seperti inilah yang harus disajikan. Karena itukan biaya pusat iya APBN. Kalau  tidak disajikan secara transparan progressing dana APBN maka pemerintah pusat akan pending. Sudah jangan dulu nich. Ingat warga NTT 5 juta lebih lho. Berapa jumlah warga yang sudah divaksin. Vaksinnya jenis apa dan progressnya sudah berapa persen. Lalu target kita harus berapa hingga tuntas,”imbuh dia. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *