BPK Sebut Transaksi EKONOMI di KOTA Kupang LEBIH TINGGI

Wakil Wali Kioa Kupang, dr HERMANUS Man saat menerima Tim BPK Perwakilan NTT di Balai Kota Kupang, Senin 22 Agustus 2021.Doc.citra-news.com/humaskotakpg

Bokim : Pada masa sebelum pandemi Covid19 transaksi ekonomi di Kota Kupang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT.

Citra-News.Com, KUPANG – WAKIL WALI Kota Kupang, dr HERMANUS Man mengatakan, penilaian kinerja oleh BPK merupakan upaya untuk mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang.

Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, Herman mengatakan hal itu saat menerima kunjungan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, di gedung Balai Kota Kupang, Senin 23 Agustus 2021.

Menurut Herman, kunjungan Tim BPK Perwakilan NTT ini dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun anggaran 2020-2021 pada Pemerintah Kota Kupang dan instansi terkait lainnya di Kota Kupang.
Dalam pertemuan tersebut Wawli Herman didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, FRENGKY Amalo, S.Sos, MM.

Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan NTT, Beben Adna Bokim yang memimpin tim pemeriksa dalam audiens tersebut menjelaskan, penilaian kinerja ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/kota.

“Untuk Provinsi NTT, sesuai petunjuk dari pusat, Kota Kupang terpilih sebagai kota yang akan dinilai kinerjanya. Karena Kota Kupang adalah satu-satunya kota di NTT yang dianggap menggambarkan kondisi investasi perizinan di NTT,” kata Bokim.

Selain itu, sambung dia, pada masa sebelum pandemi Covid19 transaksi ekonomi di Kota Kupang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT.

Karena itu tim pemeriksa meminta dukungan dari Pemkot Kupang beserta dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan perizinan, seperti Dinas PUPR, Nakertrans, Dinas Koperasi, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Bappeda dan Bagian Hukum untuk membantu tim penilai selama beberapa waktu ke depan.

Dalam proses pemeriksaan tim dari BPK akan menyesuaikan dengan ketentuan kerja yang berlaku di Lingkup Kota Kupang yang masih berlakukan Work From Home (WFH), apakah bisa dilakukan secara tatap muka, bisa juga secara daring melalui video conference.

“Atas nama Pemkot Kupang, kami menyambut baik rencana penilaian kinerja oleh BPK tersebut. Penilaian kinerja ini merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang,” ungkap Herman.

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Wawali Herman meminta untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Sehingga bisa membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tim penilai. +++ citra-news.com/PKP_ans

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *