Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan NTT, Beben Adna Bokim yang memimpin tim pemeriksa dalam audiens tersebut menjelaskan, penilaian kinerja ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi diambil satu kabupaten/kota.
“Untuk Provinsi NTT, sesuai petunjuk dari pusat, Kota Kupang terpilih sebagai kota yang akan dinilai kinerjanya. Karena Kota Kupang adalah satu-satunya kota di NTT yang dianggap menggambarkan kondisi investasi perizinan di NTT,” kata Bokim.
Selain itu, sambung dia, pada masa sebelum pandemi Covid19 transaksi ekonomi di Kota Kupang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT.
Karena itu tim pemeriksa meminta dukungan dari Pemkot Kupang beserta dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan perizinan, seperti Dinas PUPR, Nakertrans, Dinas Koperasi, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Bappeda dan Bagian Hukum untuk membantu tim penilai selama beberapa waktu ke depan.
